 |
| Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Padang Yusri Latif, SHI., dan Pemerhati pendidikan dari Prodi Biologi UNP Dr. Fitri Arsih angkat suara soal kecurangan pada pelalaksanaan SPMB. |
Seperti tahun - tahun sebelumnya, sudah menjadi rahasia umum, saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di berbagai sekolah negeri tingkat SMP dan SMA, selalu di warnai dengan adanya jalur titipan dan memo pejabat.
Baik titipan dari kepala dinas, kepala daerah, serta titipan dari setiap Forkopimda yang ada, termasuk titipan dari anggota DPRD.
Akibatnya banyak nya jalur titipan dan memo ini, pihak sekolah terpaksa menambah jumlah rombel (rombongan belajar) yang ada di sekolah.
Bagi anggota DPRD ini, dapat menjebolkan titipannya di sebuah sekolah negeri, akan menjadi sebuah prestise tersendiri bagi anggota DPRD tersebut.
Secara tidak langsung elektabilitas nya semakin naik di daerah pemilihan suaranya.
Walau telah di buat pakta integritas dalam hal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi masih saja anggota DPRD memaksakan diri memberikan surat memo agar siswa dapat di terima di sekolah negeri favoritnya.
Contoh yang terbaru, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo di copot dari jabatannya, karena ketahuan memberikan selembar memo agar seorang calon siswa dapat di terima di SMA di Kota Cilegon, Banten.
Yusri Latif yang baru memulai karir politik sebagai anggota DPRD Kota Padang, menjelaskan, DPRD Kota Padang telah membuat pakta integritas untuk menolak segala kecurangan saat SPMB berlangsung.
"Kami di DPRD Padang berupaya untuk menolak segala bentuk kecurangan saat berlangsungnya SPMB di Kota Padang," ucapnya. Rabu (2/7).
Yusri Latif meminta, jika ada menemui kecurangan saat SPMB 2025, ia meminta warga untuk segera melaporkan.
"Kita tidak ingin, kecurangan - kecurangan terus terjadi saat penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, jika di temui kecurangan, kami meminta kepada warga untuk melaporkan dengan menyertakan bukti - bukti," jabarnya.
Pemerhati pendidikan dari Prodi Biologi Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Fitri Arsih menilai, faktor utama terjadi kecurangan saat penerimaan siswa baru adalah terbatasnya akses sekolah negeri bagi calon peserta didik.
"Dengan keterbatasan yang ada, menyebabkan terjadinya "kompetisi" yang membuka ruang terjadinya kecurangan. Seperti pemberian uang, jual beli kursi, pemberian dan pemasangan AC gratis, serta berbagai upaya lainnya," jabarnya.
Selain itu, Fitri Arsih melihat, kecurangan - kecurangan berpeluang terjadi setiap tahun saat penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Apalagi, sekolah negeri masih dipandang sebagai sekolah favorit bagi walimurid.
"Kecurangan terus terjadi secara berulang, tanpa ada upaya antisipasinya. Kecurangan sering terjadi di sekolah negeri yang di anggap favorit oleh wali murid. Kecurangan yang terjadi dengan cara memanipulasi dokumen, seperi pindah KK (walau dinas mengizinkan KK berlaku setahun sebelum pendaftaran)," jelasnya.
Untuk memutus peluang terjadi kecurangan selama SPMB, Kaprodi S2 Pendidikan Biologi UNP ini meminta
Dinas pendidikan harus transparan soal jumlah kuota siswa yang di butuhkan.
Selain itu, pemerintah daerah harus melibatkan aparat penegak hukum selama proses implementasi, monitoring, hingga pengawasan SPMB.
"Bagaimana pun efek jera harus di berikan. Kecurangan yang terus terjadi tidak bisa di tolerir lagi. Harus ada efek jera terhadap pelaku kecurangan saat penerimaan siswa baru. Jika ini dilakukan, tentu kecurangan selama SPMB dapat ditekan seminimal mungkin," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
