Menteri PU Copot Sekjen hingga Dirjen, Janji Bersih-Bersih Usai OTT KPK

Menteri PU Copot Sekjen hingga Dirjen, Janji Bersih-Bersih Usai OTT KPK
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengadakan perombakan besar-besaran pada pejabat eselon satu di kementeriannya dengan mencopot sejumlah pejabat.
BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengadakan perombakan besar-besaran pada pejabat eselon satu di kementeriannya. 

Enam pejabat yang selama ini memegang posisi strategis diganti.

Enam pejabat yang dimutasi itu adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dan beberapa direktur jenderal (lihat grafis). 

”Kebijakan ini diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran untuk selalu mendukung penuh asta cita Presiden Prabowo,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, kemarin (4/7).

Dody telah menunjuk enam pejabat baru. Dengan ”mesin” baru ini, Dody akan berupaya bergerak lebih cepat. 

”Saya akan meneruskan mutasi ini sampai kepala balai dan pejabat pembuat komitmen (PPK),” tegasnya.

Dia menganalisis bahwa pada awalnya memang penyerapan anggaran akan sedikit menurun. 

”Namun, itu akan dikompensasi dengan kualitas pembangunan yang jauh lebih baik,” terangnya.

Perombakan besar-besaran itu dilakukan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) dan proyek preservasi jalan pada Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Belakangan ini Kementerian PU memang dibelit sejumlah kasus. Beberapa kasus yang mencolok, antara lain, adanya pejabat yang diduga mengumpulkan uang dari kepala balai untuk pesta pernikahan kerabatnya.

Ada juga penangkapan pejabat yang membawa uang ribuan dolar Amerika. Yang terbaru, kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kejati Babel.

Dody menegaskan, Kementerian PU akan terus melakukan pembinaan secara kelembagaan maupun sistem.

Hal itu merupakan bagian dari upaya menekan kebocoran anggaran untuk mencapai incremental capital output ratio (ICOR) di bawah 6, sesuai target besar Kementerian PU.

”Selain menekan kebocoran anggaran, yang harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur,” paparnya.

ICOR di bawah 6 memang menjadi salah satu program kementerian PU. 

ICOR merupakan salah satu indikator yang menunjukkan efisiensi investasi. 

Salah seorang pelopor ICOR adalah almarhum Prof Sumitro, begawan ekonomi yang juga ayah Presiden Prabowo.

ICOR yang tinggi menunjukkan ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan yang mahal serta tidak efektif bagi APBN.

”Kita harus perbaiki dari waktu ke waktu, meningkatkan efisiensinya, dan menekan kebocoran di sana-sini,” paparnya.

Dia mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah klir bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. 

Bukan malah ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif.

”Tapi benar-benar harus dihentikan, segera. Bukan besok, lusa, atau tahun depan, tapi segera. Dan kami semua di Kementerian PU berkomitmen melakukan langkah ini dengan sangat-sangat efektif dan secepat-cepatnya,” tegasnya.

Dody menegaskan, selain OTT KPK di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Kementerian PU juga mencermati proses hukum yang sedang berjalan pada BWS di Bangka Belitung.

Kasus itu, menurut Dody, menyebabkan kebocoran anggaran di BWS Bangka Belitung hingga lebih dari 40 persen.

”Tentunya ini menunjukkan bahwa prediksi Prof Soemitro atau prediksi Pak Prabowo itu sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran,” urainya.

Karena masalah-masalah itu, di Sumatera Utara dan Bangka Belitung, Kementerian PU telah menonaktifkan sementara para ASN yang terlibat. ”Ada 5 orang dari Bangka Belitung dan 1 orang di Sumatera Utara,” tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »