Bahlil Bongkar Masalah Tambang Sulteng, Jakarta Disebut

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti masalah tambang di Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya alam (SDA) tetapi kontribusi PAD rendah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti masalah tambang di Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya alam (SDA) tetapi kontribusi PAD rendah. 

Golkar mendorong agar daerah menjadi tuan rumah di tanah sendiri.

Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu menjadi forum penting membahas masa depan pengelolaan sumber daya alam. 

ESDM Bahlil Lahadalia hadir bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membedah masalah utama yaitu soal kaya tambang, tetapi minim kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah dianugerahi kekayaan alam luar biasa.

Nikel, emas, dan tembaga tersedia melimpah.

Namun realitanya, kontribusi terhadap PAD masih sangat terbatas.

“Potensi tambang kita besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari harapan,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

“PAD kita Rp 2,5 triliun, padahal bisa ditingkatkan Rp 2 triliun lagi jika tata kelola diperbaik,” ungkapnya.

Dengan total APBD sekitar Rp 5,5 triliun, Anwar Hafid menilai, ada ruang besar untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah asal ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil tambang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak menampik kondisi tersebut. 

Ia menyoroti dominasi perusahaan-perusahaan besar berbasis di Jakarta dalam penguasaan izin tambang di daerah.

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tetapi izin dipegang orang Jakarta. Karena itu, kita ubah Undang-Undang Minerba,” tegasnya.

Ia menambahkan, prioritas akan diberikan kepada koperasi, UMKM, dan BUMD lokal agar masyarakat bisa menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. 

Hilirisasi juga didorong agar nilai tambah hasil tambang dinikmati langsung di daerah.

Bahlil menegaskan, komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.

“Sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, Partai Golkar akan berada di garda depan mengawal implementasi tersebut, terutama di sektor energi dan pangan.

Menariknya, Bahlil juga mengungkapkan adanya tumpang tindih kebijakan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Ia menyebut, izin industri dari Kemenperin justru memberi kontribusi PAD lebih rendah dibanding izin tambang dari ESDM.

“Kalau ini kita benahi, PAD Sulteng bisa bertambah Rp 2 triliun. Fiskal daerah jadi lebih kuat,” ujarnya.

Musda Golkar ke-11 ini juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi politik. 

Gubernur Anwar Hafid tampil mengenakan jas kuning dan menyebut Golkar sebagai 'pohon beringin kokoh' tempat semua pihak bisa berlindung.

Bahlil juga memuji soliditas kader Golkar di Sulteng dan menegaskan bahwa partai berlambang beringin ini akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan strategis di pusat. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News