Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur Pengamat

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

BENTENGSUMBAR.COM – Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil taktis barracuda saat demonstrasi, Kamis (28/8/2025) malam.

Ray menilai peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi penegakan demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Nyata-nyata kematiannya disebabkan oleh lindasan mobil barracuda yang seperti emoh berhenti kala tubuh kecilnya sudah tertabrak mobil taktis lapis baja itu. Alih-alih berhenti, mobil barracuda tersebut tetap melaju dan dengan sendirinya membuat badan Affan terlindas oleh beban hampir 10 ton,” ungkap Ray dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025). 

Ray menilai sejak awal rangkaian demonstrasi menolak kebijakan DPR terkait tunjangan rumah anggota dewan, pola penanganan aparat cenderung keras. 

Dia mencontohkan pada 25 Agustus 2025, aparat membubarkan massa di Jalan Gatot Subroto meski isu yang diangkat relatif tidak sensitif.

Pola serupa, lanjut Ray, kembali terlihat pada 28 Agustus hingga akhirnya menewaskan Affan.

Akibatnya, kata dia, kekecewaan masyarakat makin meluas, terutama di kalangan pengemudi ojek online.  

“Nama institusi kepolisian RI makin tercoreng,” ucapnya.

Atas kejadian ini, LIMA Indonesia menyampaikan lima sikap resmi. 

Pertama, mendesak penyelidikan objektif dan transparan atas kasus tewasnya Affan. 

Menurut Ray, peristiwa ini penting dicatat karena Affan merupakan demonstran pertama yang meninggal dalam aksi massa di era Presiden Prabowo, bertepatan dengan menjelang satu tahun kepemimpinannya. 

Kedua, LIMA meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya mundur dari jabatan masing-masing.  

“Sebagai pucuk komando kepolisian, kejadian seperti ini lebih dari cukup untuk jadi dasar meletakkan jabatan. Apalagi sepanjang masa jabatan Pak Sigit, justru meningkat ketidakpuasan publik dan istilah ‘parcok’ (polisi caper politik) muncul. Ini tanda kualitas profesional polisi menurun,” ujar Ray. 

Namun dia pesimistis keduanya akan mundur secara sukarela. 

Karena itu, poin ketiga LIMA adalah mendesak Presiden Prabowo segera memberhentikan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, lalu menempatkan figur baru yang bisa memimpin reformasi institusi kepolisian. 

Menurut Ray, reformasi kepolisian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. 

Ia menekankan pentingnya membangun wajah polisi yang humanis, dialogis, dan transparan. 

Polisi, lanjutnya, harus kembali pada fungsi pokoknya sebagai aparat negara, bukan aparat pemerintah. 

“Polisi harus kembali profesional di bidangnya. Rakyat tidak butuh polisi yang bisa mencetak sawah atau bagi-bagi bansos, tapi polisi yang mengayomi, melindungi, menciptakan rasa aman, dan menjaga ketertiban,” jelasnya.

Selain itu, LIMA juga mengingatkan pemerintah dan elite politik agar sungguh-sungguh mendengar aspirasi rakyat. 

Ray menilai absennya oposisi formal maupun nonformal dalam politik hari ini berpotensi melahirkan oposisi rakyat. 

“Politik ‘rap tama’ atau semua senang ala Prabowo hanya menjangkau elit, bukan rakyat. Penambahan tunjangan, penganugerahan bintang, jumlah kementerian yang terus membengkak, dan bagi-bagi jabatan, membuat masyarakat merasa terabaikan. Sekarang waktunya melayani masyarakat, bukan elit,” katanya. 

Ray menegaskan isu yang berkembang pasca tragedi Affan bukan lagi semata soal tunjangan DPR, tetapi menyangkut kesenjangan sosial, perasaan rakyat yang diabaikan, serta minimnya kanal politik bagi aspirasi publik. 

LIMA menilai peristiwa tewasnya Affan bisa menjadi titik balik penting bagi reformasi kepolisian dan koreksi arah pemerintahan Prabowo. 

Jika tidak ada langkah serius, dikhawatirkan ketidakpuasan publik akan semakin membesar dan melahirkan gelombang perlawanan lebih keras di kemudian hari 

“Presiden harus segera memimpin langsung reformasi kepolisian. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak pada pola gali lubang tutup lubang. Situasi seperti sekarang akan terus berulang,” pungkas Ray.

Ketua DPR Minta Polisi dan Brimob Jangan Anarkis 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada kepolisian agar tidak bertindak anarkis dan tidak melukai rakyat yang sedang berdemo. 

Dia juga meminta agar aksi pengamanan dilakukan sesuai prosedur. 

Puan menyampaikan belasungkawa terhadap korban insiden driver ojek online ‘dilindas’ mobil kendaraan taktis (Rantis) Barakuda dalam demo yang diwarnai kericuhan, kemarin.

Dia pun meminta Polisi transparan dan mengusut tuntas insiden ini. 

“Dukacita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam demo semalam, secara khusus bagi driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” kata Puan, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (29/8/2025).

 

Tujuh Pelaku

Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, driver ojol, Affan Kurniawan dilindas mobil rantis Brimob hingga akhirnya tewas. 

Peristiwa ini terjadi di sekitaran Pejompongan, Jakarta, dalam rangkaian demonstrasi massa. Puan meminta insiden ini diusut tuntas. 

“Tentunya Polisi harus bisa mengusut tuntas  insiden memilukan ini, dan harus dilakukan secara transparan,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani. 

Berdasarkan keterangan, sebanyak 7 orang polisi ditangkap terkait insiden rantis menabrak driver ojol ini.

Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J. Kini, mereka yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob. 

Akibat insiden itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali peristiwa tersebut. (*)

Sumber: Bisnis.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News