Rapat Paripurna DPRD Sumbar: Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Jawaban Fraksi DPRD

Ketua DPRD Sumbar Muhidi pimpin Rapat Paripurna, Rabu, 13 Agustus 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan nota jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dalam rapat paripurna, Rabu (13/8/2025).

Dalam sambutannya, Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang telah diberikan oleh seluruh fraksi DPRD pada rapat paripurna 11 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Sejumlah sumber pendapatan baru seperti pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga mulai digarap meskipun implementasi pajak alat berat masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.

Gubernur menjelaskan, penurunan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 30,74 persen dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat, penurunan penjualan kendaraan baru, pemberian insentif BBNKB, hingga peningkatan penggunaan kendaraan listrik yang tarifnya 0 persen. Tidak diberlakukannya lagi BBNKB untuk kendaraan bekas juga berkontribusi besar terhadap penurunan pendapatan dari sektor ini.

Untuk mengantisipasi penurunan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, Pemprov Sumbar mendorong digitalisasi layanan, inventarisasi aset daerah, serta valuasi aset untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Namun, diakui bahwa beberapa potensi retribusi belum dapat dipungut karena belum memiliki payung hukum berupa Perda yang mengatur secara rinci. Kondisi ini membuat optimalisasi penerimaan retribusi berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Terkait rendahnya realisasi belanja modal dan subsidi, gubernur menegaskan adanya langkah percepatan, monitoring intensif, dan rencana tindak lanjut di setiap OPD. Untuk subsidi, penyaluran dana program Simamak bersama Bank Nagari akan dipercepat, dengan target mendorong sebanyak mungkin usaha kecil memanfaatkan fasilitas tersebut pada Agustus ini.

Menanggapi kekhawatiran Fraksi Gerindra terkait defisit APBD 2025 sebesar Rp117,73 miliar, gubernur menjelaskan bahwa angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3,45 persen dari pendapatan daerah sesuai ketentuan PMK. Defisit terjadi akibat penurunan PAD, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, serta tidak terealisasinya SILPA 2024. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesehatan fiskal dengan efisiensi belanja dan peningkatan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data kendaraan bermotor antara Bapenda, BPS, dan Ditlantas Polda Sumbar untuk memaksimalkan penerimaan PKB. Perbedaan data saat ini tengah diatasi melalui pembentukan basis data terpadu dan pengembangan teknologi yang dapat melakukan sinkronisasi secara real-time.

Selain itu, inovasi layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis teknologi terus dikembangkan. Pemprov Sumbar telah mengimplementasikan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan, serta merencanakan layanan Kios Q yang memungkinkan pembayaran mandiri tanpa interaksi langsung dengan petugas. Layanan digital diharapkan mempermudah wajib pajak sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan.

Dalam hal tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah provinsi melakukan evaluasi kinerja triwulanan, seleksi direksi secara terbuka, mendorong diversifikasi usaha, serta memberikan target kinerja yang disertai mekanisme reward and punishment. Rekomendasi rinci diberikan untuk Bank Nagari, Jamkrida, PT Balairung Citraya Sumbar, dan PT Grafika Jaya Sumbar agar lebih produktif dan memberi kontribusi signifikan terhadap PAD.

Gubernur menegaskan bahwa meski menghadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah tetap menjaga fokus pada program prioritas, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh kebijakan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan layanan publik.

Di akhir penyampaiannya, gubernur mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk memperkuat sinergi demi memaksimalkan potensi penerimaan daerah dan memastikan Sumatera Barat tetap memiliki ruang fiskal yang sehat untuk membiayai pembangunan di tahun-tahun mendatang. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News