Desakan Pecat Listyo Sigit Menggema, Dua Nama Ini Muncul Jadi Kandidat Calon Kapolri

Sejumlah tokoh dan pengamat politik sudah merekomendasikan agar Presiden Prabowo berani melakukan tindakan tegas terhadap pucak pimpinan Polri.

BENTENGSUMBAR.COM -  Demo masif yang terpicu oleh meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan, pada Jumat 28 Agustus 2025 malam, belum menunjukan tanda akan berakhir.

Wafatnya Affan akibat ditabrak dan dilindas rantis Brimob ditambah persoalan ekonomi dan prilaku anggota DPR yang arogan, adalah “ramuan” yang pas untuk memicu ekskalasi yang lebih tinggi.

Sayangnya polisi juga gagal meredam amarah massa yang marah. Bahkan cenderung menambah masalah dengan caranya berhadapan dengan pendemo.

Kondisi tersebut kembali memunculkan nama-nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru. Nama mereka muncul guna menyegarkan Polri yang terus mendapat kecaman dari masyarakat.

Terkini, aksi agresif polisi mendapat kecaman dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) diam-diam memerhatikan cara Polri menangani aksi demo yang belakangan marak di Indonesia.

Melihat cara polisi menangani para demonstrans, OHCR PBB mendesak adanya penyelidikan yang menyeluruh bagaimana cara personel Kepolisian menangani serangkaian demonstrasi yang terjadi.

Pernyataan tegas itu disampaikan Juru Bicara OHCHR Ravina Shamdasani melalui rekaman video pendek. 

Dalam pernyataan yang disampaikan dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa PBB melihat perkembangan di Tanah Air secara cermat.

"Kami (Komisariat PBB untuk HAM mengikuti secara cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dan dalam konteks demokrasi nasional. Kami menekankan pentingnya dialog dalam menanggapi kekhawatiran publik," kat Ravina Shamdasani, mengutip laman resmi ONHCR PBB, Selasa 2 September 2025.

Nama Pati Polri Kandidat Pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Sejumlah tokoh dan pengamat politik sudah merekomendasikan agar Presiden Prabowo berani melakukan tindakan tegas terhadap pucak pimpinan Polri.

Sebab awal demo anarkis dan ketidakmampuan polisi meredam aksi pendemo adalah akibat kepemimpinan dari Kapolri saat ini.

“Sudah saatnya terjadi mutasi dan rotasi sehingga gerbong Kepolisian bisa bergerak dan bisa diperbaiki. Harus ada reformasi besar-besaran di tubuh Polri agar agar Polri itu bertindak bersikap professional,” pinta Rudi S Kamri, mantan loyalis Jokowi yang juga Executive Director dan CEO di Lembaga Kajian Anak Bangsa.

Lalu siapa nama yang layak dimajukan? Ada dua nama yang sudah sejak lama beredar sejak rumor pergantian Trunojoyo 1 mengemuka.

Syaratnya sangat tegas, personel terbaik Polri yang sanggup membangun Kembali kedisiplinan dan profesionalitas kinerja polisi.

Ia juga punya integritas dan dedikasi dalam memperbaiki wajah Polri di masa selanjutnya. Karena Kapolri bakal menjadi penentu baik-buruknya kinerja Kepolisian.

Ada dua nama yang mengerucut di ruang publik. Pertama, Irjen Pol Rudi Darmoko yang kini menjabat sebagai Kapolda NTT.

Rudi Darmoko merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1993. Selain itu, ia peraih Adhi Makayasa atau taruna lulusan terbaik yang besar di lingkungan kompleks Kopassus Cijantung. Sebab ayahnya tercatat sebagai perwira Kopassus.

Sampai hari ini rekam jejaknya tergolong bersih bersih dari perkara moral dan sosial.

Nama kedua ialah Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Mantan Kapolda Metro Jaya itu sekarang menjabar sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Akpol Angkatan 1991 tersebut tercatat pernah menjadi lulusan terbaik di Sespim.

Minornya adalah, saat menjadi Kapolda Metro Jaya, nama Fadil Imran terseret perkara dugaan pelanggaran HAM kasus KM 50.

Kasus ini sampai sekarang menjadi salah satu yang diperjuangkan oleh umat Islam, khususnya organisasi kemasyaratan Front Persaudaraan Islam (FPI).

Ormas Islam ini dipimpin oleh Habib Muhammad bin Husein Alatas, menantu dari Habib Rizieq Shihab -mantan pimpinan Front Pembela Islam yang dibubarkan Pemerintahan Jokowi. (*)

Sumber: konteks

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News