 |
| Komisi IX DPR RI menyesalkan keracunan makanan dalam program MBG. |
Permasalahan yang terjadi di Jawa Barat maupun daerah lainnya harus menjadi bahan introspeksi pemerintah.
"Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan lintas kementerian-lembaga sampai ke tingkat daerah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada hari ini,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, BGN merupakan badan organisasi baru yang memang belum memiliki struktur representatif sampai ke tingkat daerah.
Oleh karena itu, mereka dinilai perlu melibatkan pemerintah daerah untuk menjalankan program MBG secara teknis.
Putih juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut mengawal pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Peran mereka lebih diarahkan kepada pengawasan untuk meminimalisasi risiko keracunan makanan dan gangguan lainnya.
“Perlu ada koordinasi dengan kepala-kepala daerah, dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah untuk sama-sama mengawal, mengawasi program Makan Bergizi Gratis ini sehingga meminimalisir terjadinya kasus-kasus keracunan,” ujarnya saat ditemui seusai kunjungan kerja di Kabupaten Purwakarta.
Belum Punya SLHS
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menjenguk murid Sekolah Dasar yang diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Rawalele Kecamatan Dawuan, Kamis (25/9/2025).
Jumlah korban hingga saat ini tercatat sebanyak 11 anak. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menemukan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Dari 44 SPPG yang telah beroperasi di Subang, hanya ada tiga di antaranya yang memiliki SLHS.
Ketiga SPPG bersertifikat itu adalah bentukan Yayasan Cakrawala Mandala Wasri yang beroperasi di Kecamatan Ciasem.
Adapun, 41 SPPG lainnya diakui belum mendapatkan SLHS sehingga makanan yang diproduksi belum terjamin kebersihannya.
“SPPG yang belum punya SLHS tidak terjamin keamanan dan kualitas makanannya, sehingga berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan,” kata Kepala Dinkes Subang, Maxi.
Oleh karena itu, pihak Dinkes menyatakan siap membantu SPPG untuk mengurus SLHS.
Persyaratan tersebut menjadi sorotan publik setelah terjadi keracunan massal yang dialami 11 murid Sekolah Dasar Negeri Rawalele Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Kamis (25/9/2025) lalu.
Kejadian tersebut diduga terjadi setelah korban menyantap makanan program MBG.
Meskipun demikian, Maxi mengaku belum bisa memastikan keracunan tersebut akibat MBG.
Untuk mengetahui kepastiannya, petugas Dinkes masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan program MBG yang disajikan di SDN Rawalele pada hari itu.
“Ada 11 murid yang harus dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang untuk menjalani perawatan. Kalau melihat yang makan MBG di SDN Rawalele tersebut semuanya berjumlah 420 orang dari kelas 1 sampai kelas 6,” ujarnya.
Dia menyebutkan murid yang mengalami gejala keracunan itu berasal dari kelas yang berbeda.
Menurut pengakuan para korban, gejala yang parah saat ini sudah mulai hilang sehingga mereka pun sudah dipulangkan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang. (*)
Sumber: Pikiran Rakyat
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
