 |
| Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai penerapan demokrasi liberal di Indonesia bukan hanya memicu instabilitas. |
Bahkan, hal itu semakin parah di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu ia sampaikan dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk “Demo & Tudingan Makar, Siapa Bergerak?” yang ditayangkan iNews TV, Rabu (10/9/2025).
Menurut Noorsy, persoalan demokrasi liberal sudah mengakar sejak reformasi.
Namun, di era Jokowi dampaknya semakin terasa.
“Dengan sistem politik hasil amandemen UUD 1945, presiden punya ruang besar untuk melakukan politisasi, kriminalisasi, bahkan komersialisasi kekuasaan. Era Jokowi justru memperdalam masalah ini,” ujar Noorsy.
Ia mencontohkan maraknya praktik kriminalisasi politik serta pelemahan institusi hukum yang membuat kepolisian cenderung berfungsi sebagai alat kekuasaan.
Kondisi itu, kata dia, turut memicu ketegangan tidak sehat antara TNI dan Polri.
Selain itu, Noorsy menyoroti aspek ekonomi yang menurutnya semakin timpang.
Demokrasi liberal yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah, khususnya di bawah Jokowi, dinilai memperburuk deindustrialisasi, memperkuat oligarki, dan membuat jurang kaya-miskin semakin lebar.
“Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu fakta nyata di era Jokowi,” ucap dia.
Noorsy juga menyinggung bahwa demokrasi liberal yang dipaksakan sejak awal 2000-an memiliki konsekuensi serius bagi kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan, pidato Barack Obama di Kairo tahun 2009 bahkan memuat permintaan maaf atas pemaksaan demokrasi liberal oleh Amerika Serikat.
“Indonesia sejak 2004 hingga hari ini mengidap demokrasi liberal. Persoalannya, di era Jokowi, masalah itu justru makin dalam, baik di bidang politik, hukum, maupun ekonomi,” pungkas Noorsy. (*)
Sumber: iNews.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
