Pimpin Rapat Paripurn DPRD Sumbar, Muhidi: Kesepakatan Ini Bukan Hanya angka-angka, Tetapi Cerminan Komitmen Kita Bersama

Ketua DPRD Sumbar, Ustad Drs. H. Muhidi, MM., memimpin rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (19/9).

BENTENGSUMBAR.COM - 

Sebagai Ketua DPRD Sumbar, Ustad Drs. H. Muhidi, MM., memimpin rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (19/9).

Hadir pada kesempatan itu Wakil Wakil Gubernur Sumbar Vasko Rusaimy, Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa, Sekwan, Kepala OPD Pemprov Sumbar, unsur FORKOPIMDA Sumbar, para undangan dan lainnya.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah melalui penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumbar Tahun 2026.

Menurutnya, penetapan KUA-PPAS 2026 menjadi tonggak penting dalam menata arah pembangunan daerah agar lebih terukur, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. “Kesepakatan ini bukan hanya angka-angka, tetapi juga cerminan komitmen kita bersama dalam memperkuat fondasi pembangunan Sumbar yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Muhidi.

Ia mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang berhasil merampungkan pembahasan tepat waktu. Dengan demikian, penyusunan RAPBD 2026 dapat berjalan sesuai jadwal tanpa menghambat program pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, pembahasan KUA-PPAS telah selesai sesuai target. Hal ini penting karena kita tidak ingin keterlambatan dokumen perencanaan mengganggu jalannya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Muhidi menyoroti tema pembangunan 2026 yang diusung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut selaras dengan tantangan yang sedang dihadapi Sumbar, mulai dari penguatan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, pengembangan pariwisata berwawasan budaya dan ekologi, hingga penguatan UMKM agar memiliki nilai tambah dan daya saing.

“Kita ingin memastikan bahwa transformasi ekonomi benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati sebagian pihak, tetapi harus merata,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DPRD Sumbar juga mengingatkan pentingnya disiplin fiskal dan pengelolaan anggaran secara efektif. Dari total rencana pendapatan daerah sekitar Rp6,15 triliun dan belanja Rp6,14 triliun, ia meminta agar setiap rupiah benar-benar diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Skala prioritas harus jelas. Kita masih memiliki keterbatasan anggaran, maka penggunaannya harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” ungkap Muhidi.

Ia juga menekankan agar pemerintah daerah memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan dalam setiap program pembangunan. “Jangan sampai pembangunan hari ini justru menimbulkan kerusakan ekologi yang akan diwariskan ke generasi mendatang,” ucapnya.

Di akhir penyampaiannya, Muhidi berharap agar seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, dapat bersinergi dalam mewujudkan Sumatera Barat yang lebih maju dan sejahtera. “Semoga kerja sama ini membawa berkah dan hasil nyata bagi rakyat Sumbar,” tutupnya.(*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News