Sri Mulyani Sebut Rp 1.376 T dari APBN 2026 Langsung Dinikmati Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, manfaat nyata bagi rakyat justru datang dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.376,9 triliun.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berpihak pada masyarakat di daerah meski alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan turun 29% menjadi Rp 650 triliun dari tahun ini yang sebesar Rp 919 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, manfaat nyata bagi rakyat justru datang dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.376,9 triliun, karena program-programnya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

“Jangan dilihat APBN hanya dari satu sisi seperti transfer, tetapi lihat keseluruhan karena pada akhirnya APBN yang menikmati dan mendapat manfaat adalah masyarakat, termasuk pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

Menurut Sri Mulyani, dari belanja pemerintah pusat itu, sedikitnya terdapat 18 program prioritas nasional yang dijalankan di berbagai daerah, mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga subsidi dan ketahanan pangan.

Ia mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga tidak mampu dengan anggaran Rp 28,7 triliun, serta beasiswa PIP dan KIP Kuliah sebesar Rp 63,6 triliun untuk anak-anak dan mahasiswa yang membutuhkan.

Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan Rp 43,8 triliun untuk program kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18 juta keluarga. 

Di sektor kesehatan, ada alokasi Rp 69 triliun untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan dan Rp 7,3 triliun untuk cek kesehatan gratis.

Sementara untuk dunia pendidikan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah SD, SMP, madrasah, dan pesantren di daerah. 

Program makan bergizi gratis (MBG) yang ditujukan kepada siswa, balita, dan ibu hamil mendapatkan porsi anggaran terbesar mencapai Rp 335 triliun.

“Ini semuanya adalah anak sekolah di seluruh Indonesia. Dan ibu-ibu hamil dan anak-anak usia di bawah 5 tahun, Rp 335 triliun. Ini juga alokasi yang semuanya menyejahterakan daerah-daerah,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, program sekolah rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda dialokasikan Rp 27,9 triliun. 

Infrastruktur jalan dan jembatan Rp 24,3 triliun, program perumahan Rp 48,7 triliun, dan bendungan serta jaringan irigasi sebesar Rp 12 triliun. 

Pemerintah juga menyiapkan dana Rp 83 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pendorong ekonomi daerah.

Adapun subsidi nonenergi seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan pupuk dialokasikan Rp 108,8 triliun, subsidi energi dan kompensasi Rp 381,3 triliun, serta tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS sebesar Rp 63,5 triliun.

Program ketahanan pangan juga diperkuat melalui anggaran lumbung pangan Rp 22,4 triliun dan cadangan pangan oleh Bulog Rp 28,5 triliun. 

Selain itu, pembangunan kampung nelayan dan sektor pergaraman mendapat porsi Rp 6,6 triliun.

"Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan, karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," pungkasnya. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News