Yusril Tegaskan Pembentukan TGPF Demo Agustus Tergantung Presiden Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi," kata Menko Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

“Jika Presiden memutuskan perlu dibentuk tim tersebut, maka pemerintah akan memfasilitasi dan dengan sepenuh hati mendukungnya," sambungnya.

Yusril mengungkapkan, dalam pertemuan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada Kamis (11/9/2025), Presiden Prabowo menerima aspirasi yang disampaikan bahwa diperlukan pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang telah menyebabkan 10 korban jiwa di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan tersebut.

Namun Yusril menyatakan, sampai Jumat siang (12/9/2025) ini belum ada arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para pembantunya untuk ditindaklanjuti.

"Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo mendengarkan usulan untuk membentuk tim investigasi tersebut. Presiden menyatakan mempertimbangkan dan menganggap ide itu sebagai ide yang baik,” tuturnya.

Yusril menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah tegas untuk mengungkap berbagai tindakan pelanggaran hukum yang terjadi saat demo yang berujung kericuhan.

Dari ribuan orang yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan menjadi tersangka terkait tindakan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.

"Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025.

Setujunya Prabowo terhadap pembentukan tim tersebut diungkap mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Lukman bersama istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) diketahui berdiskusi dengan Prabowo selama tiga jam, pada Kamis (11/9/2025).

“Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu," ujar Lukman usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

“Presiden menyetujui pembentukan itu," sambungnya.

Ia menjelaskan, demo yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025 telah menimbulkan korban jiwa, luka, kekerasan, hingga perusakan fasilitas umum.

Soal realisasi pembentukan tim independen tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menyerahkannya kepada pihak Istana.

“Di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami bahkan membahasnya secara detail," ujar Lukman. (*)

Sumber: Kompas.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News