Dalam Rapat Forkopimda, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Kritik Penanganan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Kabupaten Pasbar

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Buya Drs. H. Muhidi, MM., menghadiri rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kamis, 30 Oktober 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Buya Drs. H. Muhidi, MM., menghadiri rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kamis, 30 Oktober 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Manyeldi Ansharullah, ada pula unsur Kejaksaan, TNI, Polri dan lainnya. 

Pada kesempatan itu, Muhidi melancarkan kritik keras terhadap penanganan tenaga kerja asing ilegal di Kabupaten Pasaman Barat. Politikus PKS itu menuntut tindakan tegas dari pemerintah provinsi.

“Saya belum menerima laporan progres penanganan TKA ilegal di Pasaman Barat,” kata Muhidi. 

Ia mengaku baru saja menerima aspirasi warga melalui demonstrasi yang menjadikan isu ini tuntutan utama mereka.

Muhidi menegaskan persoalan ini telah memicu keresahan luas di masyarakat. Menurutnya, penyelesaian tidak bisa dilakukan secara parsial—diperlukan sinergi semua instansi terkait.

“Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam setiap langkah. Publik berhak mengetahui kinerja nyata dalam menangani masalah ini,” tegasnya. 

Dalam kesempatan sama, Muhidi mendesak klarifikasi soal proyek geotermal Tandikek Singgalang. 

Proyek energi terbarukan yang menyasar potensi panas bumi di kawasan Gunung Singgalang itu dinilai masih menyimpan tanda tanya besar.

Ketua DPRD mempertanyakan tahapan penyelesaian proyek, terutama menyangkut dampak sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi kepada warga lokal. 

“Investasi harus berjalan, namun tidak boleh merugikan rakyat,” pungkasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News