Hadiri FGD Forkopimda, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Nilai Pentingnya Rencana Strategis Jangka Panjang

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda, Jumat (24/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025). Kegiatan itu berlangsung di Istana Gubernur, dan dipimpin oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi serta dihadiri semua Forkopimda terkait.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang yang terukur agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di diskusi semata. "Besar harapan kami, ini tidak hanya berhenti pada diskusi saja," ujarnya.

Muhidi meminta pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis untuk menanggulangi praktik illegal mining dan illegal fishing di Sumbar. Ia menegaskan, rencana tersebut harus memiliki target yang terukur setiap tahun agar terlihat sejauh mana praktik-praktik ilegal itu dapat dikurangi, meskipun belum sepenuhnya diberantas. “Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.

Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci dengan struktur kerja yang jelas serta indikator capaian yang terukur. “Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan.

Politikus senior PKS itu juga menyinggung kasus pembakaran kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pesisir Selatan yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. 

Ia menilai, belum tuntasnya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan itu. “Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidi menegaskan pentingnya capaian kinerja yang jelas dalam rencana strategis yang disepakati bersama. “Harus ada target konkret, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi. 

Dalam pertemuan selanjutnya rencana itu harus lebih terarah, apa langkah kebutuhan untuk mengatasi ilegal meaning dan fishing. Agar hasil kinerja itu berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News