 |
| Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut bahwa isu soal Adili Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berhenti begitu saja. |
Bahkan, Rocky blak blakan mengatakan isu tersebut akan terus hidup sampai 2029 mendatang.
“Isu itu (Adili Jokowi) yang memang akan hidup terus sampai 2029,” sebut Rocky, dikutip dari youtubenya, Sabtu (4/10/25).
“Kelihatannya setelah aksi – aksi Agustus (demonstrasi), para demonstran akan Kembali ke koridor – koridor publik yaitu KPK terutama. Jadi mobil yang diparkir di situ dengan tulisan Adili Jokowi itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi janggal dalam demokrasi” sambungnya.
Rocky tak menjamin bahwa para demonstran yang kini diam dan tenang akan selamanya tetap diam.
Menurut Rocky isu – isu semacam ini tentu akan mengganggu konsentrasi pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto.
“Isu ini akan ada ke tahap menggangu konsentrasi pemerintah, terutama presiden Prabowo,” ungkap Rocky.
Pasalnya, Rocky menilai bahwa isu Jokowi hingga putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ini sudah menjadi kegelisahan di dunia politik.
“Karena isu Pak Jokowi dan isu Pak Gibran itu sudah menetap menjadi semacam kegelisahan, dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur – unsur yang merusak demokrasi,” urainya.
Rocky menyebut bahwa Presiden Prabowo harus menerima fakta yang ada, bahwa isu soal Jokowi dan Keluarganya akan tetap digaungkan.
“Pak Prabowo harus menerima fakta bahwa isu itu tetap ada di kampus, di koridor, di cafe, di wa grup emak – emak. Berkali – kali saya terangkan bahwa isu itu akan menetap soal Fufufafa dan soal Ijazah,” terang Rocky.
Berbeda dengan kasus – kasus lainnya yang bisa timbul tenggelam, menurut Rocky isu soal Jokowi dan Gibran ini akan tetap menjadi tuntutan demokrasi.
“Soal yang lain mungkin bisa timbul tenggelam, tapi dua isu ini sudah jadi sumber kegelisahan politik negeri ini. Setiap saat dia bisa kembali menjadi tuntutan demokrasi, dan itu jangan dihalangi, tetap demokrasi adalah hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran,” urainya.
Gedung KPK Digeruduk Massa
Sebelumnya, pada Kamis (2/10/25) massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Massa menggelar aksi tersebut untuk menuntut KPK untuk segera memeriksa Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dalam kasus dugaan korupsi.
Mereka membawa poster bertuliskan tuntutan agar KPK bekerja secara professional dan transparan dalam menangani kasus – kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, khususnya keluarga Jokowi.
Massa juga mengecam mengenai permasalahan tentang dugaan ijazah palsu milik Jokowi serta Gibran dan adanya Upaya pelemahan KPK yang menghambat proses penegakan hukum.
Sejumlah tokoh juga terlihat hadir dalam aksi unjuk rasa ini. Diantaranya yaitu, Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.
Selain itu ada Kolonel (Purn) Sugeng Waras, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.
Tak hanya di Gedung KPK, gerakan Adili Jokowi ini juga terjadi diberbagai daerah. Menurut Pengamat Komunikasi Politik Univeristas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyebut bahwa sikap awal Masyarakat Indonesia sudah anti dengan praktik dugaan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) selama 10 tahun bisa jadi terpendam selama Jokowi berkuasa.
Atas dasar itu, munculnya Adili Jokowi di berbagai wilayah menurutnya menjadi ekspresi presdiposisi yang terpendam selama ini.
Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi. (*)
Sumber: Suara.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
