Said Didu Ungkap Siapa Saja Bisa Diperiksa KPK jika Berniat Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh

Analis Kebijakan Publik Said Didu membeberkan pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan soal proyek kereta cepat Whoosh.

BENTENGSUMBAR.COM - Analis Kebijakan Publik Said Didu membeberkan pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan soal proyek kereta cepat Whoosh . 

Data ini pun bisa dipakai oleh KPK untuk menelusuri dugaan adanya korupsi dari proyek tersebut. 

"Saya nyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya (oleh KPK)," kata Said dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025). 

Said menyoroti pihak yang mengusulkan pemindahan proyek ini yang semula direncanakan dengan Jepang justru akhirnya beralih ke China. 

KPK, menurutnya, bisa memanggil sosok yang memindahkan tender tersebut.  

"Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke China? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil saja. Problemnya karena saat itu Jonan tidak mau terlibat. Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau," ucapnya. 

Dia lantas menyoroti pihak yang menyetujui dan menetapkan nilai awal proyek berdasarkan studi kelayakan yang dibuat cina mencapai USD 5,5 miliar. 

Dalam hal ini, dia menyoroti Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno.

"Siapa yang menyetujui anggaran awal studi kelayakan China yang menyatakan Rp5,1 miliar sampai Rp5,5 miliar? Ya 5,5. Siapa yang menentukan itu? Itu harus ada dokumen yang semua tertulis bahwa saya yang memutuskan timnya," ucap dia. 

"Nah, biasanya yang bernegosiasi ini sepertinya sekarang ini di Kementerian BUMN yang bernegosiasi itu. Artinya Rini Soemarno," tuturnya. 

Desain awal proyek kereta cepat ini direncakan berhenti di Meikarta namun batal, lalu dipindahkan ke Walini, meskipun ujungnya dibatalkan. 

Dia menyoroti pemberhentian Whoosh yang terintegrasi ke Kota Baru Parahyangan.

"Siapa yang memindahkan sehingga Walini tutup dan pindah ke Kota Parahyangan? Siapa pemilik Kota Parahyangan?" ucap Said.

Dengan kemudahan akses tersebut, membuat harga tanah di Kota Baru Parahyangan naik tajam. 

"Nah, itu harus diperiksa semua. Nah, ini mungkin Budi Karya harus diperiksa kenapa bisa pindah ke situ? Nah, supaya KPK lebih gampanglah," jelas dia. (*) 

Sumber: SINDOnews.com 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News