Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Pimpin Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2026

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria memipin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Nanda Satria didampingi oleh  Wakil Ketua Iqra Chissa dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Maifrizon. Hadir juga Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama SKPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.

Semua fraksi juga hadir untuk menyampaikan sikap politiknya masing-masing terhadap Ranperda APBD 2026. Dalam forum ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Nanda Satria dalam sambutannya menyampaikan, pandangan umum fraksi - fraksi menjadi catatan penting sekaligus masukan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan dan penyempurnaan Ranperda APBD Sumbar 2026.

"Pandangan umum ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan masukan berharga agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Misalnya saja fraksi PKS menyampaikan, yang menjadi catatan, posisi pembiayaan netto dan surplus yang cukup tipis, pembiayaan netto tercatat minus Rp10 M yang ditutup dengan surplus anggaran sebesar Rp10 M indikasi betapa ruang fiskal kita pada 2026 ini relatif sempit dan rentan terhadap guncangan.

"Fraksi PKS mencatat adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) yang signifikan, tercatat pengurangan TKD yang besar, sehingga memaksa kita melakukan refocusing agar rancangan APBD tetap realistis dan pelayanan publik tidak terganggu. Pengurangan ini bukan angka abstrak, akan tetapi membawa implikasi nyata terhadap kapasitas daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," kata Jubir Fraksi PKS.

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan, untuk Tahun 2026 Pemprov Sumbar mengusung tema "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang lnklusif Dan Berkelanjutan" seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar serta di Nota Keuangan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari empat poin.

"Sekaitan hal tersebut izinkan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat apa langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan tersebut serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 dan langkah-langkah tersebut bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran dan efektif, serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat," kata Jubir PDI P dan PKB. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News