 |
Koalisi ini membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dan menetapkan sejumlah agenda perjuangan, termasuk mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold satu persen. |
BENTENGSUMBAR.COM - Delapan partai politik nonparlemen resmi mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).
Koalisi ini membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dan menetapkan sejumlah agenda perjuangan, termasuk mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold satu persen.
GKSR beranggotakan Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Deklarasi turut dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.
“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwam saat membacakan deklarasi, diikutip Sabtu (22/11/2025).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan delapan parpol tersebut menyepakati deklarasi setelah serangkaian pertemuan. “Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang,” ujar Said.
Said menyampaikan sejumlah keputusan yang ditetapkan dalam deklarasi. Delapan ketua umum parpol menandatangani deklarasi. Struktur kepengurusan Sekber menempatkan Oesman Sapta Odang sebagai ketua, sementara posisi sekjen berasal dari Partai Buruh dan bendahara umum dari PPP.
GKSR juga menyusun isu utama yang akan diperjuangkan empat tahun ke depan. “Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat,” sebut Said.
Ia merinci, isu pertama adalah verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpandangan parpol parlemen cukup mendaftarkan diri, sedangkan partai nonparlemen cukup melalui verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. Adapun partai baru tetap menjalani verifikasi administrasi dan faktual.
Isu kedua adalah parliamentary threshold satu persen. Said menyebut jumlah suara 10 parpol nonparlemen pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 17 juta, sementara parpol yang kini bergabung dalam GKSR memiliki sekitar 11 juta suara. “Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen,” pintanya.
Isu ketiga menyangkut dana politik. GKSR meminta pendanaan politik diberikan kepada seluruh parpol tanpa melihat besaran suara. “GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen,” desaknya.
Isu keempat adalah sistem Pemilu. GKSR mengusulkan penerapan sistem Pemilu campuran. Said menambahkan GKSR telah menyiapkan konsep, lobi, hingga kampanye publik untuk memperjuangkan agenda tersebut. “Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat,” tutur Said.
Ketua Sekber GKSR Oesman Sapta Odang menegaskan seluruh parpol dalam GKSR memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan suara rakyat. “Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik,” kata OSO.
Ia menolak anggapan bahwa GKSR tidak mendukung pemerintah. OSO menegaskan bahwa parpol anggota GKSR mendukung konstitusi dan pemerintahan Prabowo Subianto. “Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo,” tegasnya. (*)
Sumber: Warta Ekonomi
« Prev Post
Next Post »
