OLEH: Muhibbullah Azfa Manik
Kawasan Lembah Anai yang kembali disapu banjir bandang, awal pekan lalu. (Foto Net)
Sirene mobil penyelamat meraung sejak pagi di kawasan Lembah Anai yang kembali disapu banjir bandang, awal pekan lalu. Lumpur setinggi betis menutup akses Padang–Bukittinggi. Di antara kerumunan warga yang lelah mengevakuasi barang, seseorang berjas hujan biru berjalan menyeberangi genangan, sesekali membantu mengangkat anak-anak ke perahu karet. Itulah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Kehadiran Mahyeldi di lokasi bencana bukan hal baru. Namun setiap ia muncul di tengah derita warga, media sosial selalu bergemuruh. Ada yang memuji karena hadir di garis depan, ada pula yang mengejek sebagai “pencitraan”. Bahkan ada komentar yang menyebut, “Kan ada bawahannya, ngapain turun langsung? Kalau beliau kenapa-kenapa gimana?”
Perdebatan itu mencerminkan dua kutub cara melihat seorang kepala daerah: pemimpin sebagai simbol yang cukup memberi instruksi dari ruang rapat, atau pemimpin yang turun langsung ke titik krisis. Di tengah Sumbar yang hampir setiap akhir tahun dihantam cuaca ekstrem, perdebatan itu seolah tidak pernah selesai.
---
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang 2024 Sumatera Barat termasuk provinsi dengan frekuensi tinggi bencana hidrometeorologi—banjir, longsor, angin kencang—akibat topografi curam dan intensitas hujan yang meningkat. Dalam laporan Analisis Risiko Bencana 2024–2028, BNPB menempatkan lima kabupaten/kota di Sumbar pada kategori risiko tinggi, termasuk Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Di daerah-daerah seperti inilah Mahyeldi kerap muncul, dengan kamera ponsel warga yang ikut merekamnya.
Sejak masih menjabat Wali Kota Padang (2014–2021), gaya kepemimpinan Mahyeldi memang identik dengan turun lapangan. Saat banjir besar 2016 menerjang Padang, ia terekam mendampingi warga di kawasan Kuranji hingga tengah malam. Staf di Balai Kota bahkan pernah mengeluh karena “sering kehilangan” pimpinan mereka ketika hujan turun: ia biasanya langsung menuju titik rawan banjir tanpa menunggu laporan resmi. Watak yang sama berlanjut ketika ia menjadi gubernur.
Tapi era media sosial tidak memberi ruang kosong bagi gestur publik seperti itu. Setiap video kedatangan Mahyeldi di lokasi bencana akan dibanjiri komentar berlawanan. Ada yang menuduh sedang “berakting”, ada pula yang menyayangkan karena risiko keselamatan terlalu besar. “Pemimpin itu memimpin, bukan ikut memikul karung,” kata sebuah komentar yang sempat viral di platform X.
---
Bagi sebagian warga, kehadiran fisik seorang pemimpin justru memberikan ketenangan. Seperti yang dirasakan Dahlia, 52 tahun, warga Nagari Bukik Batabuah, Agam, yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang pada Mei lalu. “Saya tidak kenal dekat, tapi ketika beliau datang ke tenda pengungsian, rasanya kayak ada yang peduli,” ujarnya. Dahlia tidak terlalu peduli tuduhan pencitraan. “Kalau pun itu pencitraan, ya pencitraan yang bikin kami tenang.”
Dalam kultur Minangkabau, figur pemimpin ideal sering dikaitkan dengan konsep mamak—sosok yang memayungi dan hadir ketika ada masalah. “Kehadiran langsung itu bagian dari kearifan lokal kepemimpinan," ujar seorang Wali Nagari yang tak mau disebutkan namanya. Namun, ia mengakui bahwa ekspektasi masyarakat kini bercampur dengan budaya digital yang serba cepat menilai. “Ada publik yang menuntut efisiensi administratif, bukan dramatisasi lapangan. Dua budaya ini sering bertabrakan.”
Dari sisi protokol pemerintahan, kehadiran gubernur di daerah terdampak bencana memang tidak dilarang. Kepala daerah justru dianjurkan melakukan ground check untuk memastikan koordinasi bekerja, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komando Penanganan Darurat. Namun, protokol keselamatan juga harus diperhatikan agar tidak menghambat operasi penyelamatan.
Ketegangan antara dua hal itu—tanggung jawab hadir dan risiko keselamatan—menjadi bahan favorit warganet. Di mata para pengkritik, Mahyeldi hanya sedang membangun panggung kamera. Namun bagi para pendukungnya, kehadiran itu bukan pencitraan, melainkan watak.
“Yang bilang pencitraan itu mungkin baru keluar dari goa,” tulis sebuah unggahan di Facebook yang ramai dibagikan. Nada sarkastik itu menunjukkan kegemasan sebagian warga kepada mereka yang meremehkan aksi pemimpinnya. Di unggahan itu, penulis menegaskan bahwa ada perbedaan besar antara pemimpin yang melihat laporan dari meja, dengan pemimpin yang melihat langsung wajah orang yang kehilangan rumahnya. Antara birokrasi di ruang dingin, dan lumpur di kaki warga yang ketakutan.
---
Meski begitu, kritik tidak boleh seluruhnya diabaikan. Pemerintahan modern tidak hanya dinilai dari gestur simbolik, tetapi juga dari kapasitas mitigasi, transparansi data, dan tata kelola anggaran kebencanaan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023 mencatat masih ada beberapa catatan pengelolaan anggaran kebencanaan di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, meski tidak secara spesifik menyebut Pemerintah Provinsi Sumbar dalam temuan besar. Dalam konteks ini, kehadiran gubernur di lapangan tidak otomatis menyelesaikan problem struktural.
Namun, bagi rakyat yang rumahnya tenggelam, pembicaraan soal tata kelola birokrasi sering terasa terlalu abstrak. Yang mereka butuhkan pada malam pertama bencana adalah wajah yang memberi kepastian. Dan Mahyeldi—terlepas pro-kontra—sering memilih hadir di momen seperti itu.
Di sebuah tenda pengungsian di Tanah Datar, seorang relawan Palang Merah Indonesia bercerita bahwa gubernur biasanya datang tanpa banyak pengawalan. “Kalau kami lagi bagi selimut, beliau ikut bantu. Kalau kami lagi mendata, beliau ikut dengar,” katanya. “Kadang kami yang khawatir karena lokasi belum sepenuhnya aman.”
Mahyeldi sering berada di pengungsian, bukan karena ia ikut mengungsi, melainkan karena “tidak tega meninggalkan rakyatnya sendirian”—begitu ungkapan seorang pejabat Pemprov yang enggan disebut nama. Ungkapan ini terdengar klise, tetapi menggambarkan sikap yang konsisten.
Di tengah riuh komentar miring, ada hal yang tidak terbantahkan: pemimpin yang bisa membuat rakyatnya tenang saat bencana—walau hanya beberapa jam di tenda darurat—memiliki nilai yang jauh melampaui seribu cuitan sinis. Di saat masyarakat panik, kehadiran fisik bisa menjadi keberanian simbolik sekaligus moral pada saat yang paling rapuh.
Di negeri yang saban tahun diterjang bencana, wajah pemimpin di tengah lumpur mungkin bukan solusi akhir. Tapi bagi banyak orang, itu adalah permulaan dari rasa tidak sendirian. Dan untuk sebagian warga Sumbar, itulah yang mereka lihat dari Mahyeldi—terlepas dari apa pun yang dikatakan internet.(*)
« Prev Post
Next Post »
