Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Sebut Pemda Berupaya Pastikan PBM Tetap Berjalan

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan proses belajar mengajar (PBM) tetap berjalan.

BENTENGSUMBAR.COM - Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mencatat, sebanyak 22 fasilitas pendidikan terdampak bencana tersebut, mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan proses belajar mengajar (PBM) tetap berjalan. Salah satunya dilakukan dengan mengalihkan sementara kegiatan belajar siswa SD Negeri 49 Batang Kabung ke fasilitas umum terdekat yang masih bisa dimanfaatkan.

“Alhamdulillah, setelah liburan, anak-anak sudah bisa kembali bersekolah dengan memanfaatkan bangunan Puskesmas Pembantu dan bangunan TK yang masih layak dipakai,” ujar Muharlion saat ditemui, Minggu (14/12/2025).

Menurut Muharlion, langkah tersebut menjadi solusi darurat agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tidak terhenti akibat bencana. Ia menegaskan, keselamatan dan keberlanjutan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah pascabencana.

Untuk sekolah-sekolah lain yang juga terdampak banjir bandang, DPRD Kota Padang meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus melakukan pendataan secara menyeluruh. Pendataan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan sekolah, tetapi juga jumlah siswa yang terdampak langsung.

“Kita minta dinas terkait mendata sekolah mana saja yang terdampak, sekaligus mendata jumlah siswa yang berada di pengungsian atau yang sementara pindah ke rumah keluarga lainnya,” kata Muharlion.

Data tersebut, lanjutnya, sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan, terutama dalam menentukan pola pembelajaran sementara bagi siswa yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah asalnya.

Sebagai solusi pendidikan bagi siswa yang berada di pengungsian, Muharlion menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencarikan sekolah terdekat dari lokasi pengungsian. Langkah ini dinilai lebih realistis bagi orang tua yang kesulitan mengantar anak ke sekolah asal.

“Jika orang tua bisa mengantar jemput ke sekolahnya, tentu tidak masalah. Namun jika tidak memungkinkan, Pemko Padang harus menyisipkan siswa-siswi ini ke sekolah terdekat dari tempat pengungsian,” ujarnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News