Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Tekankan Pentingnya Dukungan dan Keterlibatan Aktif Kementerian PU

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) pascabencana di Kota Padang. Hal tersebut disampaikan seiring akan berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025.

Muharlion menyampaikan bahwa berakhirnya status tanggap darurat tidak menandai berakhirnya penanganan bencana. Justru, fase pemulihan jangka menengah dan panjang membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, dalam menangani kerusakan infrastruktur strategis.

“Kerusakan jalan, jembatan, serta terganggunya fungsi sungai akibat bencana memerlukan penanganan lintas kewenangan. Untuk itu, dukungan Kementerian PU menjadi sangat krusial agar proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Muharlion.

Ia menekankan peran unit teknis Kementerian PU, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai (BWS), dalam percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan dan perubahan alur.

“Normalisasi sungai merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi pengendalian air dan meminimalkan risiko bencana susulan. Penanganan ini membutuhkan kapasitas teknis dan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat,” tegasnya.

Di sisi lain, Muharlion memastikan DPRD Kota Padang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung program rekap rekon. Dinas PUPR Kota Padang diharapkan mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta menjaga kebersihan dan pemulihan lingkungan pascabencana.

Terkait penanganan hunian masyarakat terdampak, Muharlion menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan zona aman bencana.

“Penyediaan hunian tetap memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, termasuk dukungan Kementerian PU dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan hunian,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), serta sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa. Selain itu, proses clear and cleaning di kawasan Simpang Haru diproyeksikan dapat menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.

Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat, guna memastikan penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, tepat sasaran.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU dapat terus diperkuat, sehingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News