Ketua DPRD Padang, Muharlion Minta Pemko Carikan Lokasi Alternatif yang Dekat bagi Warga Pauh Tolak Pindah ke Huntara Lubuk Buaya

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengungkapkan bahwa alasan utama penolakan dari Warga Pauh adalah jarak.

BENTENGSUMBAR.COM - Proses relokasi pengungsi Padang ke Hunian Sementara (Huntara) di Lubuk Buaya, Kota Padang, menghadapi tantangan signifikan. 

Sebagian besar Warga Pauh yang terdampak bencana banjir bandang menyatakan keberatan dan belum bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota (Pemko). Penolakan ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang sempat meninjau langsung Huntara Lubuk Buaya, mengungkapkan bahwa alasan utama penolakan dari Warga Pauh adalah jarak. Mereka ingin tetap tinggal dekat dengan lokasi aktivitas sehari-hari mereka, dan lokasi di Koto Tangah dirasa terlalu jauh dari Pauh.

Meskipun Huntara yang disediakan di Lubuk Buaya memiliki kapasitas yang memadai, mencapai 80 kamar, Warga Pauh tetap memilih untuk bertahan di daerah asalnya. Oleh karena itu, Huntara yang ada saat ini difokuskan terlebih dahulu untuk menampung warga dari Koto Tangah dan Kuranji yang lebih dekat.

Muharlion menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang (Pemko) tetap berkomitmen untuk menangani kebutuhan warga Pauh secara maksimal. Prioritas saat ini adalah mencari Alternatif Lokasi Huntara yang dapat memfasilitasi kebutuhan mobilitas warga Pauh.

Pihak DPRD mencatat keinginan warga Pauh untuk mendapatkan hunian sementara dekat aktivitas warga mereka. Menanggapi hal ini, sejumlah alternatif lokasi telah diusulkan oleh tokoh masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan Rusunawa Unand dan beberapa titik lain di sekitar wilayah Pauh.

Semua opsi Relokasi Aman dan Nyaman tersebut kini sedang dibahas dan dipertimbangkan oleh Pemko dan DPRD. Tujuannya adalah mencari tempat yang paling dekat dan paling sesuai, sehingga proses relokasi korban bencana Padang tidak mengganggu mobilitas dan kegiatan ekonomi warga yang terdampak.

Langkah proaktif Ketua DPRD Padang ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat pasca-bencana. Komitmen untuk mencarikan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas Warga Pauh ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pengungsi Padang dan pemulihan sosial.

Pemko Padang, melalui koordinasi dengan DPRD, terus berupaya mencari solusi terbaik demi memastikan hak-hak warga terdampak terpenuhi. Fokusnya saat ini adalah menemukan lokasi Huntara di sekitar Pauh agar warga dapat segera menempati tempat tinggal yang layak. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News