Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Desak Guru Pelaku Mesum Sesama Jenis Diberhentikan dari PNS

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mendesak pelaku perbuatan mesum sesama jenis yang tertangkap di Bungus Teluk Kabung untuk segera diberhentikan sebagai PNS. Profesinya sebagai guru juga mesti dicabut.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mendesak pelaku perbuatan mesum sesama jenis yang tertangkap di Bungus Teluk Kabung untuk segera diberhentikan sebagai PNS. Profesinya sebagai guru juga mesti dicabut. 

"Kami unsur pimpinan DPRD Sumbar sangat mengecam kejadian ini. Pemprov harus segera memberikan sanksi tegas, pelaku mesti diberhentikan. Cabut status PNS dan cabut pula profesi gurunya," tegas Evi Yandri, Rabu (17/12). 

Ia mengatakan perilaku tersebut sudah tidak bisa diterima. Apalagi pelaku merupakan guru yang seharusnya menjadi contoh dan mengajarkan budi pekerti pada siswa. 

"Ini sudah sangat perlu diberikan sanksi keras. Tidak cukup hanya dengan penonaktifan status PNS saja. Saat ini yang kami dengar baru sebatas non aktif saja. Jadi kami mendesak Pemprov untuk segera memberikan sanksi tegas, segera berhentikan dari PNS,"  kata Evi lagi. 

Untuk diketahui, pelaku diduga berbuat mesum sesama jenis itu ditangkap warga dan satpol PP di toilet rumah ibadah di kawasan Bungus Teluk Kabung, Senin (15/12). Pelaku SR (58) merupakan PNS guru SMA negeri dan LO (18) juga merupakan PNS. 

Baca Juga: Satpol PP Kota Padang Gerak Cepat, Dua Pria Diduga Lakukan Perilaku Menyimpang di Dalam Toilet Masjid  

Pria paruh baya dan pemuda tersebut dilaporkan warga pada satpol PP karena memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Kemudian warga dan satpol PP menggrebek keduanya di sebuah bilik toilet rumah ibadah tersebut. Saat digrebek SR dan LO keluar dari bilik toilet yang sama. 

Telah beredar pula video penggrebekan tersebut memperlihatkan SR yang menggunakan seragam ASN.

Evi Yandri mengatakan, kejadian tersebut telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Perilaku mesum sesama jenis, LGBT di ranah Minang. 

"Jadi jika pemerintah tidak memberikan sanksi tegas pada pelaku yang merupakan staf pemerintahan, ini tentu tidak benar. Pemerintah mesti mencontohkan bahwa perilaku tidak senonoh tidak akan dianggap sepele. Akan diberikan sanksi tegas, apalagi dilakukan PNS. Ditambah lagi di area rumah ibadah pula," ujarnya. 

Evi meminta Pemprov Sumbar  jangan lamban menindaklanjuti permasalahan ini. 

"Pemprov jangan lamban. Proses segera sanksi tegasnya," tegas Evi lagi.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News