Ada Tersangka KPK Diduga Masih Terima Uang Korupsi Meski Sudah Pensiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya tersangka kasus dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya tersangka kasus dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diduga masih menerima uang hasil rasuah meski sudah pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan era Menaker Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto (HS).

"Setelah pensiun pun, sampai dengan 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA (tenaga kerja asing)," tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2026).

KPK juga menduga Hery Sudarmanto menerima uang hasil dugaan pemerasan dari para agen TKA sejak 2010, mulai dari saat dirinya menjabat sebagai Direktur PPTKA periode 2010-2015, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) periode 2015-2017, Sekjen Kemenaker periode 2017-2018, serta Fungsional Utama periode 2018-2023.

Dalam kurun waktu tersebut, Hery Sudarmanto diduga menerima uang pemerasan hingga Rp 12 miliar. Penyidik KPK pun terus berupaya melacak dugaan aliran-aliran uang yang terkait kasus tersebut.

"Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah terjadi sejak lama, dan terus berlanjut hingga perkara ini terungkap," jelas dia, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 atau pada era Menaker Ida Fauziyah telah mengumpulkan sekitar Rp 53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

Sementara itu, KPK menjelaskan RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp 1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

Pemerasan Sejak Era Cak Imin

Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

Pada 29 Oktober 2025, KPK mengumumkan penambahan tersangka baru kasus tersebut, yakni Sekjen Kemenaker era Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto. (*) 

Sumber: Liputan6.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News