Prabowo Janji Bersihkan Aparat dan Tegakkan Hukum

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, termasuk dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. 

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, termasuk dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. 

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Dalam pernyataannya, Prabowo mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk adanya praktik yang disebut sebagai “deep state” di dalam birokrasi dan institusi negara.

“Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita menegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini. Memang aparat kita banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state,” ujar Prabowo. 

Dia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi, termasuk direktur jenderal (dirjen), yang dinilai bertindak di luar kendali hingga berani melawan kebijakan menteri.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah mulai ditertibkan melalui langkah-langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan. 

“Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan yang tidak ringan, tapi ini tugas saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan,” tegasnya. 

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pembenahan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutnya sebagai salah satu titik kebocoran terbesar selama ini. 

Dia memastikan proses pembersihan sedang berjalan sebagai bagian dari agenda reformasi pemerintahan. 

Di tengah kritik yang berkembang, Prabowo membantah adanya niat pemerintah untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, termasuk terhadap pihak-pihak yang kritis. 

Dia menilai dukungan masyarakat masih kuat dan menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. 

“Rakyat kita tidak bodoh. Kalau tidak suka, bisa saja turun ke jalan. Tapi kalau mau mengganti saya, tunggu 2029. Kita negara beradab,” ujarnya. 

Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung fenomena disinformasi dan upaya destabilisasi yang menurutnya merupakan bagian dari dinamika global, termasuk praktik “color revolution” yang disebut terjadi di sejumlah negara. 

Kendati demikian, dia menegaskan tidak semua kritik terhadap pemerintah bermuatan negatif atau bertujuan menjatuhkan kekuasaan. 

“Tidak semuanya, saya tidak pernah mengatakan semuanya. Tapi jelas ada,” kata Prabowo.

Terkait aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, Prabowo menyebut tindakan seperti pembakaran gedung pemerintah atau penggunaan bom molotov sebagai bentuk kriminalitas serius. 

Dia bahkan menyebut upaya pembakaran institusi negara sebagai tindakan makar. 

“Itu bukan lagi kebebasan berpendapat, itu kriminal,” tegasnya. 

Menanggapi sorotan terkait penangkapan mahasiswa dan aktivis dalam jumlah besar, Prabowo mengakui bahwa pengungkapan aktor intelektual di balik kerusuhan masih menjadi tantangan. 

Namun dia meminta publik memberi waktu untuk pembuktian kinerja pemerintahannya. 

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” ujarnya. 

Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menjaga negara dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

“Saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya tidak rela negara ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit,” pungkasnya. (*) 

Sumber: Bisnis.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News