BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar

Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., pada pembukaan acara kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. (Foto: Adri B)

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menggelar kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. Kegiatan itu dilaksanakan selama dia hari, Rabu - Kamis, 22-23 April 2026.

Pembukaan kegiatan, Rabu, 22 April 2026, dihadiri oleh Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomo Adib Alfikri, SE., MM., Pejabat Sekretaris Kota Padang Raju Minrofa Chaniago, pelaku UMKM dan undangan lainnya.

BGN menyebut telah berhasil mendirikan 27 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun empat bulan sebagai upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hanya dalam kurun waktu satu tahun empat bulan kita berhasil mendirikan 27 ribu SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala BGN Dadan Hindayana. 

Artinya, sebut Dadan, saat ini BGN memiliki 27 ribu kepala SPPG, 27 ribu ahli gizi, 27 ribu akuntan, dan 1,1 juta relawan yang siap menyukseskan salah satu AstaCita Presiden Prabowo Subianto.

Khusus di Sumbar, lanjutnya, BGN mencatat terdapat 404 SPPG dimana 70 diantaranya berada di Kota Padang. Dengan jumlah itu, setidaknya terdapat Rp400 miliar uang yang berputar di Ranah Minang untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia menyampaikan MBG yang digaungkan Presiden Prabowo tidak hanya bertujuan melahirkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sehat. Namun, juga berdampak langsung terhadap berbagai sektor, seperti pertanian hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., menyampaikan, program MBG ditargetkan mampu menjangkau 92 juta penerima manfaat pada 2029. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan sasaran anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dikatakannya, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut memicu gangguan pada rantai pasok serta berdampak terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Melihat situasi tersebut, BGN mengambil langkah strategis melalui fasilitasi kolaborasi lintas sektor guna mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPPG, pimpinan regional, koordinator wilayah kabupaten/kota, hingga koordinator kecamatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pembukaan acara dihadiri pelaku UMKM. (Foto: By) 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan sosialisasi program, dialog antar pemangku kepentingan, kunjungan ke pelaku ekonomi lokal yang terdampak bencana, serta penyelenggaraan pasar murah.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok antara SPPG dengan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pemasok yang terdampak bencana untuk bangkit kembali.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengonsolidasikan dukungan pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan program MBG di wilayah pascabencana.

BGN juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam bentuk regulasi maupun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.

Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam konsolidasi lintas sektor untuk pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak bencana yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Melalui sinergi yang dibangun, program MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di daerah pascabencana.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Padang telah menunjukkan dampak nyata. Ia menuturkan, dukungan dari seluruh SPPG terbukti membantu penyediaan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Untuk Kota Padang, hal itu terbukti dengan bantuan dari seluruh SPPG yang memberikan bantuan makanan kepada masyarakat yang ditimpa bencana,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan BUMDes menjadi bagian penting dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Menurut Adib, keterlibatan UMKM dan BUMDes tidak hanya memperkuat rantai pasok program MBG, tetapi juga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pemulihan ekonomi.

“Dengan melibatkan UMKM dan BUMDes, kami memastikan program ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah, dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait program pemulihan ekonomi,” kata Adib. (*) 

Laporan: Zamri Yahya, SHI., WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News