Di Antara Perut Bumi dan Piring Nasi: Di Mana Tanggungjawab Negara?

Bagi masyarakat Sawahlunto, pertambangan batubara bukan sekadar aktivitas industri. (Foto Ilustrasi/Marjafri). 

DI balik setiap kebijakan, setiap aturan, dan setiap keputusan administratif, selalu tersimpan satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah kebijakan itu benar-benar melindungi kehidupan rakyat, atau justru tanpa disadari menjauhkan mereka dari sumber penghidupannya?

Bagi masyarakat Sawahlunto, pertambangan batubara bukan sekadar aktivitas industri. Ia adalah salah satu penopang utama ekonomi lokal yang telah menghidupi ribuan keluarga selama puluhan tahun. Dari sektor inilah anak-anak disekolahkan, kebutuhan rumah tangga dipenuhi, usaha kecil bertahan, dan roda perekonomian daerah terus berputar.

Karena itu, ketika aktivitas pertambangan menghadapi proses administrasi yang memerlukan penyesuaian terhadap regulasi baru, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran operasional perusahaan. Yang sesungguhnya berada di ujung ketidakpastian adalah stabilitas kehidupan masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan aktivitas tersebut.

Amanat Konstitusi: Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Amanat ini menempatkan negara bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artinya, setiap kebijakan yang menyangkut sektor strategis seperti pertambangan idealnya tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.

Penyesuaian Regulasi dan Kebutuhan Kepastian Proses

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 yang mengubah mekanisme persetujuan RKAB menjadi tahunan dan mewajibkan penyesuaian dokumen melalui sistem digital. Regulasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan, sekaligus memberikan kepastian tata kelola yang lebih baik.

Namun dalam masa transisi, proses penyesuaian dokumen, verifikasi persyaratan, dan integrasi sistem dapat memerlukan waktu. 

Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha dan masyarakat bukan sekadar aturan tertulis, tetapi kepastian prosedur, arahan teknis, serta koordinasi yang efektif agar proses berjalan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Sawahlunto dan Ketergantungan pada Sumber Penghidupan

Sawahlunto memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari pertambangan batubara. Aktivitas ini telah membentuk identitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Ketika proses administrasi yang berkaitan dengan sektor ini berlangsung lebih lama dari yang diharapkan, yang terdampak bukan hanya kegiatan usaha. Pedagang kecil, pelaku transportasi, usaha rumah tangga, dan berbagai sektor pendukung lainnya turut merasakan dampaknya.

Pertanyaannya sederhana namun sangat mendasar: apabila sumber penghidupan masyarakat berada dalam ketidakpastian, sejauh mana mekanisme pelayanan publik dapat memberikan kejelasan, pendampingan, dan percepatan penyelesaian yang tetap sesuai dengan aturan?

Negara sebagai Regulator dan Fasilitator

Negara tidak cukup hadir hanya dalam bentuk regulasi. Negara juga perlu hadir sebagai fasilitator yang membantu memastikan bahwa setiap ketentuan dapat dijalankan secara jelas, terukur, dan efektif.

Kepastian hukum penting bagi keberlangsungan usaha. Namun lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian hidup: kepastian bahwa mereka tetap memiliki kesempatan untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan menjaga martabat keluarganya.

Dalam konteks inilah kehadiran negara paling dirasakan—bukan hanya ketika menetapkan aturan, tetapi ketika menyediakan bimbingan, panduan, dan solusi yang memungkinkan proses berjalan tanpa menimbulkan keresahan sosial yang berkepanjangan.

Harkat Bangsa Diukur dari Martabat Rakyatnya

Kedaulatan sebuah negara tidak semata-mata tercermin dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari kemampuannya memastikan bahwa rakyat dapat hidup layak dan bekerja dengan tenang di tanahnya sendiri.

Pada akhirnya, perut bumi seharusnya terhubung langsung dengan piring nasi masyarakat. Kekayaan alam tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen atau sekadar objek perdebatan birokrasi. Ia harus hadir sebagai sumber kesejahteraan yang nyata dan berkeadilan.

Dan apabila ribuan keluarga hidup dalam kecemasan akibat proses administrasi yang belum memberikan kepastian yang memadai, maka pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya tentang prosedur, melainkan tentang sejauh mana negara telah menjalankan amanat konstitusionalnya untuk menjaga harkat, martabat, dan keberlangsungan hidup rakyatnya.

---

Penulis: Marjafri, Jurnalis, pegiat budaya, pendiri dan Ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto Art, Social, Culture and Tourism

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News