Gubernur Mahyeldi: Ekonomi Sumbar Tumbuh Positif, Bukti Efektifnya Kerja Keras Bersama

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif. (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM -  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif.

Di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02 persen dibanding capaian tahun 2025, yakni sebesar 3,47 persen.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha di Sumbar. 

Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun di sisi lain, Mahyeldi menyoroti masih tingginya angka pengangguran yang kini ramai menjadi perhatian publik.

Menurutnya, itu akan dijadikannya sebagai fokus selanjutnya.

“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.

Mahyeldi mengatakan kondisi tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat kondisi ekonomi daerah. 

Ia mengakui pengangguran masih menjadi tantangan besar, tetapi pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga merupakan capaian penting bagi Sumbar.

“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Kedepan kita akan siasati, bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran, itu nanti yang akan menjadi fokus kita,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga.

Aplikasi tersebut dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.

“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.

Meski inflasi masih terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah.

Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.

Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir.

Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Kegiatan HLM TPID Sumbar itu turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News