 |
| Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa (20/5/2026).(Foto: Int). |
Langkah tersebut didesak demi mengoptimalkan penggunaan Istana Wakil Presiden yang telah rampung sekaligus menekan pemborosan anggaran pemeliharaan gedung.
Kritik dari internal partai berlambang banteng moncong putih ini mencuat setelah kesiapan fasilitas di ibu kota baru dinilai memadai.
Berdasarkan laporan dari Detikcom, penagihan janji ini merupakan kelanjutan dari usulan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengenai urgensi pemindahan aktivitas pejabat negara.
Keseriusan pemindahan pusat administrasi pemerintahan kini dipertanyakan menyusul belum hadirnya sang Wakil Presiden secara fisik di lokasi.
Padahal, puluhan staf kedeputian telah dikirim terlebih dahulu ke Kalimantan Timur untuk menyiapkan segala keperluan kerja sejak dua bulan sebelumnya.
"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Pihak PDI Perjuangan juga menyanggah tuduhan dari Partai Solidaritas Indonesia yang menganggap desakan ini sarat akan kepentingan politik terselubung.
Guntur menegaskan bahwa penyikapan ini murni berdasar pada pertimbangan efisiensi penggunaan keuangan negara.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Penundaan keberangkatan sang Wakil Presiden ke Kalimantan Timur memicu keraguan publik terhadap komitmen pemerintah dalam percepatan proyek ibu kota baru.
Konsistensi sikap dari pucuk pimpinan nasional tersebut kini mendapat sorotan tajam.
"Sen kiri belok kanan," ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Di sisi lain, Komarudin Watubun menyoroti implikasi finansial dari penundaan pemusatan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.
Biaya perawatan rutin infrastruktur yang telah berdiri terus menyedot sisa anggaran negara di tengah situasi ekonomi nasional yang kurang menguntungkan.
"Ya itu yang menjadi masalah memang, because proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP.
Guna menghindari pemborosan anggaran yang mubazir, Watubun mendesak agar para menteri kabinet dan Wakil Presiden segera menempati fasilitas negara yang siap pakai.
Kehadiran para pejabat tinggi dinilai menjadi indikator utama kepastian kelanjutan proyek IKN.
"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," ujar Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP. (*)
Sumber: pdiperjuanganbali.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
