| Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang mencatat adanya lonjakan belanja modal dari 220,93 miliar Rupiah menjadi 525,62 miliar Rupiah, naik sebesar 137,9%. (Foto: Int). |
Hal ini diungkap oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ketika mengungkap Kepatuhan Regulasi dan Restrukturisasi Belanja Pasca-Bencana di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.
Melalui Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya mengatakan, peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan rekonstruksi infrastruktur dasar dan mitigasi bencana.
Peningkatan ini positif, asalkan disertai pengawasan ketat untuk mencegah mark-up atau menggelembungan anggaran pada proyek-proyek fisik yang tidak memiliki efek pengganda yang jelas bagi masyarakat yang terdampak.
Fokus Program Strategis dan Dampak Sosial-Ekonomi
Merujuk pada orientasi belanja yang berfokus pada manajemen pra-bencana/pasca-bencana dan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa alokasi tambahan tersebut harus benar-benar menyentuh sektor-sektor penting, yaitu:
a. Infrastruktur Dasar & Mitigasi Bencana: dalam bentuk, percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebagai prioritas belanja modal.
b. Perlindungan Sosial & Kesehatan: dalam bentuk penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan penyediaan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan gratis.
Belanja Tidak Terduga (BTT)
Fraksi Gerindra meyakini bahwa pengurangan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari 8,31 miliar rupiah menjadi 5,01 miliar rupiah di tengah ketidakpastian pasca-bencana merupakan langkah berisiko.
Penghapusan Utang 61,77 Milyar Rupiah
Penghapusan utang merupakan point positif yang jarang terjadi bagi kesehatan fiskal. Apresiasi terhadap penghapusan utang ini menunjukkan dukungan Gerindra terhadap kebijakan fiskal yang prudent, sekaligus mengingatkan publik bahwa SiLPA yang menggantikan utang tersebut harus digunakan secara produktif.
Solidaritas Kemanusiaan dan Integritas Anggaran dalam Belanja Transfer Rp5 Miliar
Fraksi Partai Gerindra mencermati dengan serius adanya rekening yang baru muncul dalam struktur APBD Kota Padang yaitu; Belanja Transfer sebesar 5 miliar rupiah.
Dana ini dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan bagi saudara-saudara kita di Provinsi Aceh—khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Langkah ini merupakan respons konkret terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026, serta ditindak lanjuti melalui Perwako dan kepwako sebagai proses implementasinya.
Bagi Fraksi Gerindra, alokasi ini bukan sekadar transaksi fiskal antar-daerah, melainkan manifestasi nyata solidaritas kemanusiaan yang mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama.
"Kita di Padang juga merasakan pahitnya dihantam banjir bandang dan longsor; namun demikian, empati harus berjalan beriringan dengan integritas," katanya.
Rasa solidaritas yang tinggi harus tetap dibingkai dalam tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami publik sehingga tidak menjadi isu liar di lapangan.
"Kami mendukung penuh bantuan ini, namun kami juga berhak memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kota Padang yang dikirim ke Aceh benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan," ujarnya. (*)
Editor: Zamri Yahya
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »