 |
| Ketua Fraksi PKB-UMMAT DPRD Kota Padang Yusri Latif, SH.i., ketika memberikan keterangan kepada wartawan pada suatu kesempatan. (Foto: Int). |
Hal itu terungkap dari pendapat akhir Fraksi PKB-UMMAT yang disampaikan Zalmadi sebagai juru bicara di Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan dua agenda pada Jum'at siang, 17 Juli 2026.
"Menanggapi adanya penurunan dana transfer pusat akibat kebijakan pengetatan skema fiskal nasional yang memicudefisit daerah , SKPD penghasil PAD diminta melakukan intensifikasi secara agresif," katanya.
Dikatakannya, strategi utama yang harus segera dilakukan adalah sinkronisasi data kamar hotel/restoran, optimalisasi pemotongan hewan di RPH, Pajak dan Retribusi ruangan Parkir secara terbuka dan transparan serta penggalian potensi pajak air bawah tanah.
"Kepada seluruh OPD penghasil PAD untuk serius melakukan pelayanan secara prima, ramah dan professional terhadap masyarakat, serta tidak menghambat kelancaran pengurusan dokumen dokumen penting yang berbelit belit berkaitan dengan pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Padang," tegasnya.
Sementara itu Kepada Dinas Kesehatan, ia menegaskan, segera untuk melunasi temuan BPK Mengenai Tunjangan Umrah, untuk melakukan penghapusan aset yang tidak bisa lagi digunakan, melakukan rekomendasi gizi kepada Badan Gizi Nasional.
Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ia meminta, untuk dapat memberikan ruang disablitas dalam lowongan kerja dan pelatihan kerja, lakukan mediasi dan memenuhi hak dari karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Disamping itu, kata juru bicara fraksi yang dipimpin Yusri Latif ini lagi, masih terdapat aset yang rusak dan menjadi catatan untuk dilakukan penghapusan asset
Inspektorat harus pro aktif dalam mencegah terjadinya temuan/kesalahan/kelalaian di OPD dalam melaksanakan program kegiatan. (*)
Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
