| Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan kerjasama erat antar dinas untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke masyarakat. (Foto: Diskominfo). |
Hingga saat ini, angka pendaftaran terus melonjak signifikan berkat kolaborasi berbagai pihak serta optimalisasi agen. Kota Padang sendiri menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan (piloting project) digitalisasi bansos.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan kerjasama erat antar dinas untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke masyarakat.
"Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial, saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai dengan pagi ini, Jumat, 10 Juli 2026, warga kota yang sudah terdaftar dan mendaftarkan diri itu sebanyak 41.016 KK dari 303.000 KK warga Kota Padang yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Artinya, kita saat ini sudah berada di angka 13,50%," katanya, Jumat, 10 Juli 2026, di Kantor Dinas Sosial Kota Padang.
Guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga pelosok dan yang memiliki keterbatasan gawai (smartphone), Dinsos Padang menerapkan strategi jemput bola. Pos-pos agen yang tersebar di kelurahan dan kecamatan dioptimalkan menjadi pusat layanan verifikasi data di lapangan.
Eri Sendjaya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk mendaftar mandiri, serta kesiapan para kader untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan bantuan teknis melalui sistem agen resmi.
Dari sisi teknis, masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran secara mandiri disyaratkan untuk memenuhi beberapa komponen identitas digital yang telah terintegrasi secara nasional. Proses pengisian data dirancang sangat ringkas agar memudahkan masyarakat awam.
"Kami mendorong warga kota yang memiliki smartphone bisa mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, kita bisa mendaftar melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang, mulai dari kantor lurah, RW, pengurus masjid smart surau, pendamping PKH, TKSK, hingga Kasi Kesos Kelurahan dan Kecamatan. Kami juga berharap para kader dapat menyebarluaskan informasi ini. Jika memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, mau tidak mau kita harus bergerak door to door untuk memastikan seluruh warga terdaftar. Sistem verifikasi validasi (verval) ini tersistem dengan baik agar tepat sasaran, dan pendaftarannya sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis," tukasnya.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, menguraikan tiga syarat utama yang wajib disiapkan oleh masyarakat saat melakukan penginputan mandiri melalui portal tersebut.
Dengan masifnya sosialisasi dan keterlibatan agen di lapangan, Dinas Sosial Kota Padang optimistis migrasi total dari sistem pendataan manual ke digital dapat rampung tepat waktu. Langkah ini diharapkan mampu menghapus tumpang tindih data pendistribusian bansos secara permanen di Kota Padang pada masa mendatang.
"Penginputannya cukup mudah, masyarakat cukup mengisikan NIK, kemudian PIN IKD. Untuk penginputan mandiri ini, masyarakat memang wajib sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem meminta PIN IKD tersebut. Setelah itu, tinggal menginput ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja," urainya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »