Kepatuhan Regulasi dan Restrukturisasi Belanja Pasca-Bencana, Ini Kata Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang

Rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Partai Gerindra Kota Padang mencatat adanya lonjakan belanja modal dari 220,93 miliar Rupiah menjadi 525,62 miliar Rupiah, naik sebesar 137,9%.

Demikin disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.

Dikatakannya, peningkatan ini sejalan  dengan  kebutuhan  rekonstruksi  infrastruktur  dasar  dan  mitigasi bencana.

Peningkatan  ini  positif,  asalkan  disertai  pengawasan  ketat untuk  mencegah  mark-up  atau  menggelembungan  anggaran  pada proyek-proyek fisik yang tidak memiliki efek pengganda yang jelas bagi masyarakat yang terdampak. 

Fokus Program Strategis dan Dampak Sosial-Ekonomi 

Menurutnya, merujuk pada  orientasi  belanja  yang  berfokus  pada  manajemen pra-bencana/pasca-bencana dan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra menekankan  bahwa  alokasi  tambahan  tersebut  harus  benar-benar menyentuh sektor-sektor penting, yaitu: 

a.  Infrastruktur Dasar & Mitigasi Bencana:  dalam bentuk, percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebagai prioritas belanja modal.  

b.  Perlindungan  Sosial  &  Kesehatan:  dalam  bentuk  penguatan  jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan penyediaan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan gratis.

Belanja Tidak Terduga (BTT) 

Fraksi Gerindra meyakini bahwa pengurangan Anggaran Belanja Tak  Terduga  (BTT)  dari  8,31  miliar  rupiah  menjadi  5,01  miliar  rupiah  di tengah ketidakpastian pasca-bencana merupakan langkah berisiko. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News