Pandangan Fraksi Golkar: Opini WTP Belum Cukup, APBD Harus Lebih Terasa Manfaat Langsung

Pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Rabu (9/7/2026). Pandangan ini disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi.

Fraksi Golkar mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah. Namun, ditegaskan bahwa capaian tersebut hanya mencerminkan kepatuhan penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya. 

"Keberhasilan nyata diukur sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjawab persoalan yang dihadapi warga Kota Solok," ujar Irman.

Menyadari tahun 2025 penuh tantangan—mulai efisiensi anggaran hingga bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah—Fraksi Golkar turut menghargai kerja keras seluruh pihak agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, sejumlah catatan krusial pun disampaikan:

Peringatan Tingginya Ketergantungan Fiskal dan Rendahnya Serapan

Meskipun realisasi pendapatan daerah melampaui target, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. 

Kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu diperkuat agar daerah tidak terus bergantung pada kebijakan fiskal pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hanya mencapai 92,5 persen, dan belanja modal bahkan lebih rendah di angka 88,8 persen. 

Hal ini dinilai menghambat percepatan pembangunan fisik yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

SILPA Rp56 Miliar Belum Tersalurkan Secara Optimal

Poin lain yang disorot adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai lebih dari Rp56 miliar. 

Di tengah kebutuhan mendesak mulai dari perbaikan jalan, irigasi, penanganan banjir, hingga pemulihan pascabencana, angka tersebut justru menunjukkan masih banyak anggaran yang belum dikonversi menjadi manfaat nyata. 

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan apakah kondisi ini disebabkan kegagalan pelaksanaan program, kelemahan perencanaan, atau lambatnya proses pengadaan.

Pascabencana dan Pelayanan Dasar

Terkait penanganan bencana, Fraksi Golkar menilai bantuan darurat saja belum cukup. Diperlukan strategi terukur untuk rehabilitasi infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang.

Sementara untuk pelayanan dasar, Fraksi menyoroti keluhan masyarakat terkait mekanisme SPMB yang rumit, serta masalah kebersihan lingkungan, tumpukan sampah, dan saluran drainase yang belum terpelihara dengan baik.

Pertanyaan dan Usulan Konkret

Fraksi Golkar meminta penjelasan rinci pemerintah terkait penyebab rendahnya serapan belanja modal, strategi pemanfaatan SILPA, langkah meningkatkan kemandirian fiskal, serta penjaminan manfaat langsung setiap program yang dijalankan.

Di bidang olahraga, Fraksi meminta kejelasan terkait anjuran pemberian cuma-cuma penggunaan GOR Marahadin untuk turnamen FE Cup 2, serta mengusulkan perbaikan fasilitas GOR dan pembangunan tribun baru menjadi prioritas anggaran tahun 2027 guna mendukung potensi olahraga dan ekonomi warga sekitar.

Dalam penutup, Irman Yefri Adang mengutip pesan Ali bin Abi Talib, Theodore Roosevelt Jr., dan Winston Churchill, menegaskan: "Kritik yang jujur lebih baik daripada pujian yang menipu. Semoga pandangan ini menjadi bahan pemikiran demi kemajuan Kota Solok.(80)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News