 |
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dibahas bersama DPRD benar-benar dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum APBD disahkan. (Foto: Ist). |
Kali ini, polemik bukan lagi soal anggaran, melainkan mekanisme pengadaan yang dinilai justru membuat pelaku UMKM lokal kehilangan kesempatan menikmati manfaat program tersebut.
Dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sejumlah anggota DPRD Kota Padang mempertanyakan mengapa pengadaan seragam sekolah gratis yang sejak awal digagas untuk membantu masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, justru dimenangkan oleh vendor dari Jakarta dan Aceh.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dibahas bersama DPRD benar-benar dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum APBD disahkan.
Ia juga menyinggung berbagai aspirasi dewan (pokok-pokok pikiran/pokir) yang harus dipastikan telah masuk dalam program OPD, termasuk sejumlah alokasi bantuan kepada sekolah maupun organisasi seperti KONI Kota Padang.
"Ini sudah finalisasi akhir. Jangan sampai nanti setelah APBD diketok palu baru muncul persoalan karena ada hal-hal yang belum dituntaskan," tegas Muharlion, Senin (06/07/2026).
Namun perhatian rapat kemudian mengerucut pada polemik seragam sekolah gratis yang belakangan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Muharlion mengungkapkan para pedagang di Pasar Raya Padang telah menyampaikan keluhan karena pengadaan seragam sekolah justru dimenangkan oleh perusahaan dari luar daerah.
"Pedagang kita sudah mengeluh. Kemarin vendornya dari Jakarta dan Aceh. Ini menjadi perhatian serius dan jelas menabrak progul walikota Padang mengenai UMKM Naik kelas" ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
