| Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi, memantau kemajuan, serta mencari jalan keluar bagi kendala penanganan pascabencana hidrometeorologi di daerah ini. (Foto: Diskominfo). |
Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi, memantau kemajuan, serta mencari jalan keluar bagi kendala penanganan pascabencana hidrometeorologi di daerah ini.
Kunjungan dipimpin langsung Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., dan diterima Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H. Turut hadir unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Jefrizal, S.Pt., M.T., para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Solok.
Kemajuan Penanganan dan Alokasi Anggaran
Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Kabupaten Solok telah menerima alokasi Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144,36 miliar khusus untuk pemulihan pascabencana.
Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp24,62 miliar atau 17,05 persen, dan terus dipercepat melalui empat kali pergeseran anggaran yang telah ditetapkan lewat Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026.
Secara rinci:
- Sektor Ekonomi: Alokasi sekitar Rp52 miliar, terealisasi 21,36 persen, difokuskan pada pemulihan UMKM, dukungan usaha baru, dan aktivitas ekonomi warga terdampak.
- Sektor Infrastruktur: Diprioritaskan normalisasi sungai, irigasi, jalan, jembatan, hunian tetap, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Kehadiran Tim Supervisi menjadi motivasi besar bagi kami untuk bekerja lebih cepat, sehingga masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari pemulihan ini," ujar Bupati. Ia berharap sinergi pusat, provinsi, dan daerah berjalan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Identifikasi Kendala dan Solusi yang Diusulkan
Dalam diskusi teknis, sejumlah tantangan mendesak diungkapkan perangkat daerah:
- Infrastruktur dan Mitigasi: Masih ada enam gedung pemerintahan, sejumlah puskesmas, sekolah, serta 80 hektare lahan pertanian yang butuh perbaikan.
Normalisasi sungai harus berkelanjutan karena sedimentasi berulang; diusulkan pembangunan sabo dam dan check dam sebagai solusi permanen, namun terkendala izin penggunaan kawasan hutan.
- Perumahan: Telah didata 598 rumah terdampak, 180 di antaranya butuh relokasi. Tiga lokasi telah disiapkan dan kini dalam proses pengadaan lahan.
- Air Bersih: Beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditargetkan selesai tahun ini, namun izin kawasan hutan untuk sumber mata air menjadi penghambat utama. Air bersih masih menjadi kebutuhan paling mendesak warga.
- Pendidikan: Rehabilitasi sekolah mencapai 45 persen; SDN 1 Muara Banjir sementara dipindahkan karena lokasinya masih rawan genangan.
- Data: Masih ada selisih data antara daerah dan kementerian, sehingga diperlukan sinkronisasi menyeluruh.
Dukungan Penuh dari Tim Supervisi
Merespons hal tersebut, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang memuji komitmen Pemkab Solok dan menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan penanganan bencana paling cepat berkat kerja sama lintas unsur.
"Tugas kami memantau, mengevaluasi, dan membawa kendala di lapangan ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi. Jangan sampai ada sumbatan yang mengurangi kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Tim berjanji akan memfasilitasi perizinan kawasan hutan, sinkronisasi data, serta pendanaan prioritas seperti air bersih dan mitigasi bencana jangka panjang.
Kegiatan ditutup dengan kesepakatan seluruh pihak untuk segera melengkapi dokumen administrasi, menyelesaikan persyaratan teknis, dan mempercepat langkah pemulihan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.(80)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »