Wako Fadly Amran Menerima Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri, Tinjau Proses Rehab Rekon Pasca Bencana

Pemko Padang berharap pemanfaatan dana TKD ini juga menyentuh kebutuhan kawasan relokasi masyarakat tersebut beserta infrastruktur penunjangnya. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menerima dana TKD tambahan sebesar Rp371,85 miIiar yang dialokasikan khusus untuk penanganan serta mitigasi bencana di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin, 20 Juli 2026. 

Proses tender untuk berbagai proyek penanganan dan mitigasi bencana tersebut saat ini sudah resmi dimulai. Tim monitoring dari kementerian hadir bersama jajaran Pemko Padang untuk memberikan saran, masukan, sekaligus mengawal tahapan-tahapan yang perlu disinergikan.

Sebelumnya, tim monitoring dari kementerian juga sudah meninjau langsung pembangunan Huntap Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dan memberikan apresiasi terhadal langkah-langkah strategis dan percepatan yang sudah dilakukan oleh Pemko Padang pascabencana hidrometeorologi.

Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) menjadi salah satu fokus perhatian utama, baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek dari balai-balai Kementerian PU.

Pemko Padang berharap pemanfaatan dana TKD ini juga menyentuh kebutuhan kawasan relokasi masyarakat tersebut beserta infrastruktur penunjangnya. Pembangunan infrastruktur penanganan banjir di Kota Padang akan mencakup konsep ramah lingkungan (green infrastructure) serta pembangunan infrastruktur skala besar. 

"Lebih dari 300 miIiar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai. Khususnya kami menoticed tadi tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU," kata Wali Kota Padang Fadly Amran.

Berdasarkan master plan yang telah disusun oleh Pemko Padang, direncanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi penanganan banjir.

"Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” ujarnya.

Mengingat keterbatasan APBD daerah yang tidak akan mampu merealisasikan megaproyek tersebut dalam target 5 tahun, Pemko Padang berharap rencana pembangunan dua embung ini mendapatkan perhatian khusus (special attention) dari pemerintah pusat agar penanganan banjir bisa tuntas secara paripurna.

“Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi, untuk mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya," katanya. 

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, Sekda Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim, Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News