 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute yang membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT). (Foto: Diskominfo). |
"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," tegas Wako.
Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang majemuk dengan masyarakat yang berasal dari beragam etnis, seperti Tionghoa, India, dan berbagai suku lainnya di Indonesia. Menurutnya, keberagaman harus menjadi kekuatan yang terus dijaga melalui dialog, mediasi, dan semangat kebersamaan.
"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat harmoni sosial, Pemerintah Kota Padang akan menggelar Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) sebagai salah satu agenda utama peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.
"Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat," harapnya.
Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengapresiasi perkembangan Kota Padang dalam membangun toleransi, khususnya dalam satu hingga dua tahun terakhir. Menurutnya, komitmen kepala daerah terlihat dari berbagai pernyataan dan kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas.
"Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain," jelasnya.
Ikhsan Yosarie menambahkan, penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya melihat peran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem kota, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penting.
"Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat," tukuknya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis menyampaikan FKUB mendorong lahirnya regulasi atau perda yang bersifat inklusif sebagai landasan dalam menjaga kerukunan, menghormati keberagaman agama, adat, budaya, dan ras di Kota Padang.
"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," ungkapnya.
Selain Wali Kota Padang Fadly Amran dan Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, Perwakilan Bappeda, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
