Ini Komitmen Pemko Padang Sediakan Hunian Layak Untuk Warga Terdampak Bencana

Komitmen pemenuhan hunian layak tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Warga RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, yang mencakup sekitar 40 KK (30 rumah) meminta kepada Pemko Padang dan Pemprov Sumbar untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih tinggi dan layak karena merasa sudah tidak aman dan trauma mendiami area rawan bencana tersebut.

Menanggapi permintaan warga tersebut, Pemko Padang menegaskan komitmen penuh untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi seluruh warga Lapau Munggu yang terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi, Senin (3/8/2026) lalu.

Sebagai bentuk wujud nyata respons komitmen pemenuhan hunian layak ini, Pemko Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen. 

Pertama pembangunan Huntap Mandiri: Bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau kaum (tanah niniak mamak), Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan mengusulkan anggarannya ke BNPB.

Kedua, Penempatan Huntap pemerintah. Bagi warga yang tidak memiliki pilihan lahan, Pemko Padang siap menempatkan mereka secara langsung di tiga lokasi Huntap resmi yang telah disediakan pemerintah, yaitu di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru. 

"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya," kata Ketua RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Adenan Syahputra Antoni.

Komitmen pemenuhan hunian layak tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).

"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali, " ujarnya. 

Rincian bantuan yang diserahkan berupa bantuan sosial dari APBD Kota Padang Rp2 juta  per rumah dengan total anggaran Rp540 juta. Kemudian bantuan daek BNPB berupa Sembako (beras, gula, roti, dan kebutuhan lain), higiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.  Terakhir bantuan dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan, seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol dan sabun.

"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi. Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota," urainya. 

Pemko Padang mengimbau warga untuk tidak memaksakan diri menetap di daerah rawan bencana yang berulang dan menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki solusi konkret untuk merelokasi masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News