Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan dan Ekonomi Daerah

Ketua DPRD Sumatera Barat saat membuka kegiatan peningkatan ekonomi perempuan yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026). (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kaum perempuan dinilai memegang peranan kunci sebagai penggerak roda perekonomian keluarga sekaligus menjadi pilar penting dalam kekuatan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi perempuan harus menjadi prioritas yang mendapat perhatian serius, mulai dari dukungan kebijakan, alokasi anggaran, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat saat membuka kegiatan peningkatan ekonomi perempuan yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar mendorong kaum ibu untuk memiliki penghasilan sendiri, melainkan membuka ruang agar mereka dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

"Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya," ujar Ketua DPRD Sumbar di hadapan para peserta kegiatan.

Ia mengungkapkan, potensi usaha yang dimiliki kaum perempuan di berbagai daerah di Sumatera Barat sebenarnya sangat besar. 

Kendati demikian, masih banyak pelaku usaha perempuan yang menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti terbatasnya akses permodalan, belum meratanya literasi keuangan serta digital, hingga minimnya kesempatan mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha yang intensif.

Tantangan tersebut kian kompleks mengingat sebagian besar perempuan harus menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mengelola aktivitas bisnis. 

Selain itu, keterbatasan akses promosi dan pemasaran produk juga masih menjadi kendala utama bagi produk-produk lokal buatan kelompok usaha perempuan untuk dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Sumbar berkomitmen untuk memaksimalkan tiga fungsi utamanya—legislasi, anggaran, dan pengawasan—agar program pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti sebagai wacana belaka. 

Lewat fungsi legislasi, DPRD siap mendorong lahirnya regulasi daerah yang berpihak pada kemajuan UMKM perempuan, sementara dari sisi anggaran, APBD akan dipastikan menyasar program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, alat produksi, serta fasilitasi pemasaran.

Melalui fungsi pengawasan, lembaga legislatif akan mengawal ketat seluruh program dinas terkait agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung di lapangan. 

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News