Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat, Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang Desak Pemko Dapat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana

Yulasmi, SH, MH., menyampaikan pandangan akhir fraksi yang diketui Surya Jufri Bitel dengan Sekretaris Mukhlis. (Foto kolase: By). 

BENTENGSUMBAR.COM - KUA dan PPAS merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APBD yang memuat plafon anggaran untuk diimplementasikan di OPD dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi makro serta asumsi dasar APBD, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah.

Hal itu disampaikan Juru biacara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Yulasmi, SH, MH., pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 31 Agustus 2026 di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Bypass Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX Kota Padang, Sumatera Barat. 

"Berdasarkan hal di atas setelah penyampaian Nota Keuangan Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Walikota dan dilanjutkan dengan pembahasan serta hasil rapat internal Fraksi, kami Fraksi Demokrat menyampaikan pendapat akhir," tegasnya. 

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat

1. Salah satu indikator ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi perlu langkah-langkah strategis sehingga target pertumbuhan ekonomi 6,8% dapat tercapai.

Upaya tersebut tentu dilakukan dengan penurunan tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat inflasi serta menumbuh kembangkan usaha kecil menengah. 

"Maka kami mengharapkan hal tersebut mendapatkan porsi anggaran yang cukup untuk mengakomodir program-program itu dengan perencanaan yang matang," jelasnya. 

2. Asumsi dasar APBD, kami melihat bahwa pendapatan transfer 1,5 triliun yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kami menyarankan kepada Pemerintah Kota perlu komunikasi yang intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga nilai transfer itu tidak berubah," ungkapnya. 

3. Pendapatan Asli Daerah yang akan ditetapkan lebih kurang 1,1 triliun, maka kami mengharapkan pada Pemerintah Kota perlu langkah-langkah strategis untuk mewujudkan PAD tersebut.

"Apalagi kita baru saja mengesahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, tentu saja tidak ada alasan lagi bagi OPD penghasil untuk mencapai target yang diberikan," tukuknya. 

4. Kebijakan belanja, jika dilihat dari belanja modal yang hanya sebesar lebih kurang 183,3 miliar, jika dilihat dari skala prioritas pembangunan ini jelas sangat memprihatinkan sekali.

"Oleh karena itu kepada Pemerintah Kota dapat memprioritaskan perbaikan infrastruktur pasca bencana harus menjadi perhatian yang serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang terkena bencana," demikian kata Yulasmi menyampaikan pandangan akhir fraksi yang diketui Surya Jufri Bitel dengan Sekretaris Mukhlis. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News