Muslim M Yatim Dorong Penguatan Konektivitas dan Pemulihan Pascabencana Sumbar

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc., MM., pada forum strategis Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026). (Foto: Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc., MM., membawa langsung aspirasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah daerah terdampak bencana ke tingkat pusat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum strategis Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026).

Forum yang mengangkat tema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana” itu mempertemukan unsur DPD RI, pemerintah daerah, serta pimpinan kementerian dan lembaga. Sejumlah kepala daerah dari Sumatera Barat turut hadir, di antaranya Bupati Agam, Wakil Wali Kota Padang, Sekda Kabupaten Solok, dan Bupati Kepulauan Mentawai.

Muslim M Yatim mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan Sumatera Barat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan prioritas pembangunan Sumatera Barat kepada pemerintah pusat,” ujar Muslim.

Ia menyebut setidaknya terdapat empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar yang terdampak.

Menurut Muslim, kerusakan akibat bencana tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

Agenda kedua adalah penguatan konektivitas Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dan Jambi. Muslim menilai konektivitas antarprovinsi menjadi bagian penting dalam memperkuat Sumatera Economic Corridor, termasuk kawasan Sitinjau Lauik yang memiliki posisi strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.

“Penguatan konektivitas tidak boleh dilihat hanya sebagai pembangunan jalan. Ini adalah bagian dari upaya membangun jalur ekonomi yang menghubungkan Sumatera Barat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera,” katanya.

Agenda ketiga menyangkut penguatan sentra pangan dan kawasan produksi. Muslim menekankan perlunya dukungan terhadap infrastruktur pertanian dan kawasan produksi, termasuk irigasi, rantai dingin (cold chain), serta infrastruktur pendukung hilirisasi.

“Sentra produksi harus terkoneksi dengan pasar. Karena itu, irigasi, infrastruktur distribusi, cold chain, hingga hilirisasi harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Sementara agenda keempat adalah penguatan konektivitas dan pembangunan Kepulauan Mentawai. Menurut Muslim, pembangunan Sumatera Barat tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah daratan, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Perhatian tersebut mencakup konektivitas, infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Mentawai. Dengan konektivitas yang semakin baik, potensi daerah diharapkan dapat dikembangkan dan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

Muslim menegaskan, sebagai anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dirinya akan terus mengawal aspirasi pemerintah daerah agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan serta dukungan pemerintah pusat.

“Kita ingin pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi menjadi momentum untuk membangun Sumatera Barat yang lebih aman, lebih baik, lebih terkoneksi, dan lebih tangguh,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan kepala daerah Sumatera Barat dengan Ketua DPD RI serta kementerian dan lembaga dapat menghasilkan tindak lanjut konkret terhadap berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah harus menghasilkan program yang nyata. DPD RI akan terus menjadi jembatan agar aspirasi Sumatera Barat dapat dikawal sampai ke tingkat kebijakan nasional,” tutup Muslim. (Novrianto)

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News