Perkuat Literasi Keuangan Syariah ASN, Pemko Padang Targetkan Tata Kelola Berbasis Agama dan Budaya

Peningkatan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan langkah strategis dalam menginternalisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui agenda Peningkatan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi mendalam tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026). Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran untuk memastikan seluruh program dan kebijakan tata kelola daerah berjalan selaras dengan nilai-nilai agama serta budaya setempat.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang hadir membuka acara menegaskan bahwa penerapaan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah sejatinya telah digulirkan Pemko Padang secara bertahap sejak Juli lalu. Keseriusan ini pun langsung membuahkan hasil manis di tingkat regional.

Pemko Padang sukses menyabet penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada momen peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu.

“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” ujar Maigus Nasir di hadapan para peserta pelatihan.

Turut mendampingi Wawako, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri. Pemko Padang menilai, minimnya penerapan prinsip syariah di kalangan masyarakat maupun aparatur selama ini umumnya dipicu oleh terbatasnya pemahaman dan tingkat literasi, sehingga pelatihan ini menjadi sangat krusial.

Lewat penguatan literasi ini, Pemko Padang menginginkan agar pelaksanaan kebijakan keuangan syariah di lapangan tidak lagi berjalan sekadar karena paksaan regulasi atau dorongan instruksi pimpinan. Diharapkan, kesadaran ini lahir murni dari pemahaman mendalam setiap ASN akan pentingnya sistem syariah.

“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” tegas Maigus.

Di akhir agenda, para perwakilan OPD dan Perumda yang hadir diamanahkan untuk menjadi agen perubahan. Mereka diminta mensosialisasikan kembali serta mengimplementasikan seluruh materi edukasi keuangan syariah tersebut di instansi kerja masing-masing secara konsisten dan berkelanjutan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News