Rp17,35 Triliun Habis untuk Penyakit Jantung, BPJS Kesehatan Ubah Cara Bayar Layanan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan perubahan tersebut dalam pertemuan di Cimahi, Rabu (16/9/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Penyakit jantung bukan lagi sekadar persoalan ruang perawatan dan meja operasi. Di balik jutaan kasus, ada beban pembiayaan yang terus membesar dan tantangan serius bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, BPJS Kesehatan mulai mengubah cara pandang: layanan kesehatan tidak boleh berhenti pada banyaknya tindakan, tetapi harus diukur dari hasil yang benar-benar dirasakan pasien.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan perubahan tersebut dalam pertemuan di Cimahi, Rabu (16/9/2026). Melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC), BPJS Kesehatan mendorong sistem pelayanan yang lebih berorientasi pada hasil kesehatan, sekaligus efisien sepanjang perjalanan pengobatan. “Kita ingin mengubah paradigma dari membayar layanan menjadi membayar hasil kesehatan yang lebih baik,” ujar Pujo.

Besarnya tantangan terlihat dari angka pembiayaan. Pada 2025, Program JKN mengeluarkan Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen digunakan untuk pelayanan di rumah sakit. Penyakit jantung menyerap porsi yang tidak kecil, yakni lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan mencapai Rp17,35 triliun. Jika pola penanganan hanya menunggu pasien jatuh sakit dan masuk rumah sakit, beban sistem akan semakin berat.

BPJS Kesehatan pun mendorong perubahan dari hulu. FKTP ditempatkan sebagai benteng pertama melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan rutin, edukasi, serta memastikan peserta berisiko tinggi patuh menjalani pengobatan. Ketika pasien membutuhkan layanan rumah sakit, penanganannya diarahkan lebih terukur melalui standar mutu, Heart Team, pemeriksaan tepat guna, dan tindakan yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan medis.

Artinya, ukuran keberhasilan layanan jantung tidak lagi semata-mata berapa banyak pasien diperiksa atau berapa banyak prosedur dilakukan. Yang menjadi perhatian adalah waktu tanggap, keselamatan pasien, ketepatan penanganan, kualitas pemulihan, hingga efisiensi rujukan. Setiap tindakan dituntut memberi nilai nyata bagi kesehatan pasien, bukan sekadar menambah panjang daftar layanan yang dibayarkan.

Dukungan terhadap perubahan ini datang dari berbagai pihak. Pamen Ahli Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup Kodam III Siliwangi, Tri Adrijanto Santoso, menyatakan kesiapan membantu edukasi masyarakat. Di sisi pelayanan, Kepala RS Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengungkapkan bahwa sepanjang Januari–Agustus 2026 terdapat 975 pasien yang mendapat layanan kateterisasi jantung dan seluruhnya merupakan peserta JKN. Ia menegaskan pelayanan harus terus ditingkatkan agar cepat, tepat, aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengingatkan bahwa perang melawan penyakit jantung tidak cukup dilakukan di rumah sakit. Gaya hidup dan pencegahan harus menjadi bagian penting dari strategi. Di sinilah arah baru JKN diuji: bukan sekadar membayar ketika penyakit sudah datang, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah, menangani secara tepat, dan memastikan pasien memperoleh hasil kesehatan yang optimal. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News