Target Realisasi Pembangunan Belum Tercapai, Fadly Amran Sentil OPD Pemko Padang

Wali Kota Padang Fadly Amran menyoroti capaian realisasi fisik dan keuangan saat memimpin Monthly Meeting Pemko Padang di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026). (Foto: Tomy). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran menyoroti capaian realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kota Padang yang hingga Agustus 2026 belum memenuhi target. Teguran tersebut disampaikan saat memimpin Monthly Meeting Pemko Padang di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).

Rapat yang diikuti Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, para asisten, Inspektur, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan sepanjang 2026. Evaluasi terutama diarahkan pada kesesuaian antara perencanaan, target, dan realisasi kegiatan di lapangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi dalam pemaparannya mengungkapkan, realisasi fisik dan keuangan per Agustus 2026 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 terus berjalan dan setiap OPD dituntut memastikan program yang direncanakan tidak tersendat.

Fadly Amran meminta seluruh kepala OPD kembali memeriksa perencanaan dan target masing-masing kegiatan. Ia menegaskan target pembangunan harus dibuat realistis dan disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan serta kondisi yang ada.

“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly Amran.

Tak hanya mengevaluasi serapan pembangunan, Monthly Meeting juga membahas sejumlah program strategis. Salah satunya Smart Surau, yang dipaparkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail. Tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang pembelajaran digital dan fasilitas WiFi gratis.

Fadly meminta program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan agar ruang digital yang dibangun benar-benar memenuhi standar dan memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk belajar maupun bermain.

“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.

Perhatian juga diarahkan kepada pemulihan pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menyampaikan, Kota Padang memperoleh alokasi bantuan rehabilitasi bagi 3.206 pelaku usaha dengan total nilai mencapai Rp9,6 miliar.

Fadly menekankan, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi pendataan penerima yang akurat. Pemerintah tidak boleh membiarkan pelaku UMKM terdampak yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat dalam proses pendataan.

“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang dipilih sebagai pilot project digitalisasi bansos, yang ditujukan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Fadly meminta digitalisasi bansos tidak justru menciptakan kelompok masyarakat baru yang terpinggirkan karena keterbatasan akses teknologi. Pendataan harus mampu menjangkau warga yang selama ini belum tersentuh teknologi sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat terdata dengan baik.

Dalam rapat tersebut, Fadly juga meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi dan mulai mempersiapkan program pembangunan 2027. Menurutnya, perencanaan sejak dini diperlukan untuk mempercepat langkah Kota Padang menuju kota pintar (smart city) sekaligus memperkuat pembangunan kota yang sehat.

Ia juga mengingatkan sejumlah agenda lain yang tidak boleh luput dari perhatian, mulai dari kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, penyaluran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, hingga penanganan persoalan narkoba.

Di tengah keterbatasan APBD, Fadly meminta kepala OPD tidak berpangku tangan. Setiap perangkat daerah didorong lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” pungkas Fadly Amran. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News