6.139 Anak Tidak Sekolah di Padang, Maigus Nasir Libatkan Ninik Mamak dan Bundo Kanduang Kejar Target Zero ATS 2029

Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS yang digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Melalui sinergi pemerintah kelurahan, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat, Pemko Padang menargetkan tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan pada 2029.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS yang digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah, para lurah se-Kota Padang, serta ninik mamak dan bundo kanduang dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Saat membuka rakor, Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan ATS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peran keluarga, tokoh adat, dan perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah sangat penting untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.

Maigus mengungkapkan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak hingga Oktober 2026. Angka tersebut menurun dibandingkan data 2025 yang mencapai 7.178 anak. Meski menunjukkan penurunan, upaya penanganan tetap perlu diperkuat agar semakin banyak anak dapat kembali mengakses pendidikan.

Untuk mempercepat langkah tersebut, Maigus meminta camat, lurah, RT/RW, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, serta seluruh elemen masyarakat aktif melakukan pendataan, edukasi, dan pendampingan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah sekaligus menemukan solusi sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Maigus juga mengingatkan bahwa persoalan ATS tidak selalu disebabkan keterbatasan ekonomi. Faktor pergaulan, kondisi lingkungan, pola asuh, minimnya perhatian orang tua, hingga pengalaman perundungan yang menimbulkan trauma dapat membuat anak enggan melanjutkan sekolah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh persoalan anak dan keluarga secara menyeluruh.

Ia mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat kebersamaan dalam filosofi Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung diperhatikan. Menurut Maigus, nilai tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun kepedulian bersama terhadap masa depan generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan belajar.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah menjelaskan bahwa dari lebih 6.000 data ATS yang telah diinput, sekitar 2.000 anak telah berhasil ditangani dan diarahkan kembali untuk mengakses pendidikan. Intervensi dilakukan melalui bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, serta penyediaan akses ke jalur pendidikan formal maupun nonformal sesuai kondisi anak.

Pemko Padang juga mengoptimalkan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau untuk mendukung visi pendidikan Kota Padang. Bagi anak yang belum dapat kembali ke sekolah formal, tersedia alternatif pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C. Ikhwansyah mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada lurah apabila menemukan anak yang ingin bersekolah tetapi terkendala biaya, sehingga pemerintah dapat membantu mencarikan solusi. Melalui sinergi pemerintah, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat, target zero ATS pada 2029 diharapkan semakin dekat untuk diwujudkan. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News