Fadly Amran Bentuk Tim Sertifikasi Pangan dan Halal di Padang, UMKM Disiapkan Naik Kelas!

Pembentukan tim tersebut dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang membentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan mendorong produk lokal semakin aman, higienis, dan terjamin kehalalannya.

Pembentukan tim tersebut dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026). Program ini diarahkan untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kota Padang.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat, Ikrar Abdi, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Irwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang juga turut hadir.

Fadly Amran menegaskan, fasilitasi sertifikasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administrasi. Menurutnya, keamanan pangan dan jaminan kehalalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.

“Keamanan pangan dan sertifikasi halal harus berjalan bersama. Kita ingin produk yang beredar benar-benar aman, higienis, dan terjamin kehalalannya, sehingga masyarakat terlindungi dan produk lokal semakin dipercaya,” tegas Fadly Amran.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan tempat pemotongan dan penjualan daging serta ayam agar memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Perbaikan drainase, penyediaan fasilitas pemotongan yang layak, pengawasan terhadap pelaku usaha, hingga kemungkinan relokasi menjadi sejumlah aspek yang perlu dikaji untuk menciptakan sistem pangan yang lebih baik.

Selain pembenahan sarana, Pemko Padang mendorong pelaksanaan program secara bertahap dengan melibatkan koperasi dan pelaku usaha yang siap memenuhi standar. Pemerintah kota juga akan mengkaji penyediaan fasilitas pemotongan higienis, penataan sistem penjualan, serta penyederhanaan proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mendukung percepatan sertifikasi.

Kepala BPJPH Sumbar, Ikrar Abdi, menyatakan dukungan terhadap pembentukan tim tersebut. Dukungan sertifikasi halal, menurutnya, dapat mencakup pembiayaan dari APBN, APBD, maupun pihak swasta, serta pendampingan pengajuan dan pemenuhan persyaratan, termasuk penyediaan juru sembelih halal bersertifikat agar proses produksi memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BBPOM di Padang, Irwan, mengapresiasi langkah Pemko Padang dan menekankan pentingnya memperjelas sasaran program. Ia menjelaskan bahwa sertifikasi sebelum produk dipasarkan (pre-market) perlu dibedakan dari pengawasan setelah produk beredar (post-market), termasuk dalam menentukan apakah fasilitasi ditujukan kepada sarana produksi seperti usaha tahu, tempe, mi, dan kerupuk, atau sarana distribusi.

Fadly Amran meminta tim yang dibentuk menyusun peta jalan yang jelas, lengkap dengan kebutuhan anggaran dan target pelaksanaan. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pemberian insentif sebelum mempertimbangkan sanksi. Melalui koordinasi Pemko Padang, BPJPH Sumbar, dan BBPOM di Padang, program ini diharapkan memperkuat keamanan pangan, memperluas pemenuhan sertifikasi halal, serta meningkatkan daya saing UMKM lokal. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News