 |
| Nanda Satria saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah bersama pengurus KNPI Sumatera Barat, Sabtu (17/10/2026). (Foto: Novrianto). |
Ajakan tersebut disampaikan Nanda Satria saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah bersama pengurus KNPI Sumatera Barat, Sabtu (17/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman generasi muda bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar pengetahuan, melainkan kebutuhan penting demi keselamatan masyarakat.
Nanda mengingatkan, Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Memasuki periode dengan potensi peningkatan curah hujan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Menurutnya, langkah antisipasi harus dipersiapkan sejak dini agar risiko dan dampak bencana dapat ditekan.
“Ini menjadi momentum bagi kita semua, sebab Sumatera Barat merupakan daerah yang rentan ditimpa bencana. Apalagi menjelang akhir tahun, curah hujan cenderung meningkat. Tentunya, kondisi ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama,” ungkap Nanda.
Ia menjelaskan, ancaman bencana tidak hanya berupa banjir dan longsor. Gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, kekeringan, hingga angin kencang juga membutuhkan perhatian serius. Karena itu, masyarakat perlu memahami tindakan yang tepat sebelum bencana terjadi, ketika keadaan darurat berlangsung, serta saat memasuki tahap pemulihan.
Dalam upaya tersebut, Nanda menempatkan generasi muda sebagai salah satu kekuatan penting dalam membangun masyarakat tangguh bencana. KNPI diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi, membantu menyebarkan informasi yang benar, serta mendorong tumbuhnya kepedulian sosial. Ia juga mengajak pemuda hadir membantu warga terdampak melalui koordinasi dengan petugas dan pihak berwenang.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Akli El Bana, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Risiko yang perlu diantisipasi tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga dapat mencakup bencana nonalam dan persoalan sosial, seperti konflik antarkelompok serta ancaman teror yang mengganggu keselamatan masyarakat.
Akli menegaskan, penanggulangan bencana mencakup rangkaian langkah mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Mitigasi bertujuan mengurangi risiko, sedangkan kesiapsiagaan memastikan masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Setelah bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan untuk memulihkan kehidupan warga serta membangun kembali wilayah terdampak. “Nah, di sinilah pentingnya kesiapsiagaan. Kita harus mampu mengantisipasi potensi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna serta berdaya guna,” jelasnya.
Melalui Sosper Perda Nomor 4 Tahun 2023 ini, Nanda Satria berharap KNPI Sumatera Barat semakin aktif memperluas edukasi kebencanaan dan memperkuat gerakan kemanusiaan di tengah masyarakat. “Harapan kita ke depan, semoga Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, terhindar dari bencana-bencana yang melanda. Untuk itu, peran generasi muda, terutama KNPI, harus menjadi garda terdepan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” tegasnya. Sinergi DPRD, BPBD, organisasi kepemudaan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana demi keselamatan warga Sumatera Barat. (*)
Editorial: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
