 |
| DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda pada Jum'at siang, 17 Juli 2026, di Lt. 2 Ruang Sidang Utam. (Foto: Humas). |
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda pada Jum'at siang, 17 Juli 2026, di Lt. 2 Ruang Sidang Utama Jln. Bagindo Aziz Chan Bypass Keluharan Sungai Sapih Kuranji Padang Kenagarian Pauh IX Kota Padang, Sumatera Barat.
Rapat paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion itu mengagendakan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-RABPD tahun anggaran 2026 serta penyampaian secara resmi oleh Wali Kota Padang tentang KUA dan PPAS tahun anggaran 2027.
Pada kesempatan itu Muharlion didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar beserta dihadiri segenap anggota dewan.
Sementara di pihak Pemerintah Kota Padang dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Kota Padang Raju Minrofa Chaniago, Kepala OPD dan undangan lainnya.
PDI Perjungan PPP Soroti soal Defisit Anggaran Rp146,71 miliar
 |
Juru bicara Fraksi PDIP-PPP DPRD Kota Padang, Cristian Rudy Kurniawan. (Foto: Humas). |
Fraksi PDI Perjuangan PPP mencatat bahwa defisit anggaran sebesar Rp146,71 miliar ditutup dari pembiayaan netto yang sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp157,48 miliar.
"Di tengah kecenderungan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, kami mendorong pemerintah kota Padang untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, agar ketergantungan pada silpa dan dana transfer dapat dikurangi secara bertahap," kata juru bicara Fraksi PDIP-PPP DPRD Kota Padang, Cristian Rudy Kurniawan.
Fraksi Partai Gerindra Tolak Alokasi Hibah Rp3 M untuk PPMTI Batang Kabuang
 |
| Juru bicaranya, Rachmad Wijaya menyerahkan berkas kepimpinan. (Foto: Humas). |
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tidak menyetujui alokasi hibah sebesar Rp3 miliar untuk PPMTI Batang Kabuang dalam anggaran Perubahan APBD 2026 ini.
Hal ini terungkap dalam penyampaian Fraksi yang diketuai Wahyu Hidayat dengan Sekretaris Delma Putra ini pada rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.
Keberatan Prinsipil Terhadap Hibah Rp3 Miliar untuk PPMTI Batang Kabuang dalam Skema R3P
 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion membubuhkan tandatangan. (Foto: Humas). |
Melalui juru bicaranya, Rachmad Wijaya yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Fraksi Partai Gerindra secara umum mendukung upaya Pemkot Padang dalam memperkuat lembaga pendidikan keagamaan.
Namun, terkait alokasi Belanja Hibah sebesar 3 miliar rupiah untuk Pondok Pesantren MTI (PPMTI) Batang Kabuang.
"Kami menyampaikan keberatan prinsipil. Keberatan ini didasarkan pada dua hal mendasar," katanya.
Ketidaksesuaian dengan Skema R3P
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub membubuhkan tandatangan. (Foto: Humas). |
Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pembangunan kembali PPMTI Batang Kabuang telah menjadi prioritas nasional di mana Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menanggung penuh biaya konstruksi bangunan.
"Peran Pemerintah Daerah dalam skema ini seharusnya terbatas pada fasilitasi administratif atau dukungan non-struktural, bukan melalui pemberian hibah tunai dalam jumlah besar," tegasnya.
Tidak sesuai Perwako Nomor 34 Tahun 2021: Alokasi hibah sebesar 3 miliar rupiah tersebut melampaui plafon wajar untuk kategori lembaga keagamaan dan tidak melalui mekanisme seleksi yang transparan serta kompetitif sebagaimana diamanatkan oleh tersebut.
Saran Fraksi PKB-UMMAT
 |
| Sekretaris Fraksi PKB UMMAT DPRD Kota Padang, Zalmadi. (Foto: Humas). |
Fraksi PKB UMMAT menyarankan kepada Pemerintahan Kota Padang agar dalam mengambil kebijakan apapun selama menjalankan roda pemerintahan dalam pelaksanaan program agar tetap mengacu dan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Dan semua itu dilakukan agar jangan terjadi sikap perbuatan melawan hukum terhadap bagi para penyelenggara pemerintah di mata penegak hukum dikemudian hari," ujar Sekretaris Fraksi PKB UMMAT DPRD Kota Padang, Zalmadi, di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurutnya, konsistensi pedoman itu harus tetap dipakai dan dipatuhi demi kesempurnaan dan kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang secara umum baik menurut pandangan mata publik maupun pandangan kaca mata penegak hukum nantinya.
Menurut Pandangan Fraksi PKB UMMAT, Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2026 ini adalah menjadi Pelajaran penting bagi semua pihak, "Dimana dalam perjalan roda pemerintahan kita harus dihadapakan dengan berbagai regulasi regulasi baru. Sesuai dengan regulasi kita harus dihadapkan dengan pemotongan Dan Transfer Keuangan Daerah (TKD)," tegasnya.
Sehingga dalam menyikapi regulasi ini Pemerintahan Daerah harus mampu menyesuaikan dengan langkah efisiensi demi kesempurnaan jalanyanya roda pemerintahan dalam melakukan pengayoman dan pengelolaan pelayanan terhadap Masyarakat kota Padang.
 |
| Anggota DPRD Kota Padang mengikuti rapat paripurna. (Foto: Humas) |
Sementara itu, di bulan November pada penghujung akhir Tahun 2026 Kota Padang juga dihadapkan dengan ujian dan cobaan bencana yang cukup memprihatinkan. Sehingga menimbulkan beberapa fasilatas pemerintah berupa jalan dan jembatan serta fasilitas masyarakat , fasilitas rumah ibadah dan rumah rumah warga juga mengalami kerusakan berat.
"Kemudian terkait bencana ini juga, untuk membantu percepatan dan pemulihan perekonomian Masyarakat daerah sumber bencana agar pemerintahan daerah juga berjalan dengan baik. Pemerintahan Pusat mengembalikan dana pemotonan TKD kewilayah kena bencana di tiga provinsi dan Kabupaten / Kota termasuk Kota Padang," cakapnya.
Dalam hal ini Fraksi PKB UMMAT meminta Kepada Pemko Padang agar berhati hati dalam penggunaanya sesuai dengan rujukan pedoman SE Mendagri yang disampaikan kepada Kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
"Berkenaan dengan itu berdasarkan pembahasan yang panjan dan a lot, baik ditingkat pansus maupun Banggar dan Internal fraksi. Terkait dengan situasi kebencanaan kita sama sama sudah sangat bisa memahami untuk melakukan kelancaran penyelesain pembanguna infrastruktur secara cepat dan tepat sasaran," katanya.
Namun dalam hal ini, tegas Zalmadi, harus mematuhi dan mentaati aspek hukum dan kaiadah kaidah yang sah menyangkut peraturan peraturan sesuai dengan acuan yang benar dan jelas. (ADV)
Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU
