HEADLINE
Tegang! Helikopter Tempur Iran Berhadapan dengan Kapal Perang AS di Laut Oman    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Tegang! Helikopter Tempur Iran Berhadapan dengan Kapal Perang AS di Laut Oman
Situasi menegangkan terjadi di Laut Oman, Rabu (23/7/2025). Helikopter Angkatan Laut Iran berhadapan dengan kapal perang destroyer AS.
BENTENGSUMBAR.COM
- Situasi menegangkan terjadi di Laut Oman, Rabu (23/7/2025). 

Helikopter Angkatan Laut Iran berhadapan dengan kapal perang destroyer Amerika Serikat (AS).

Ketegangan berakhir setelah kapal perang AS, USS Fitzgerald, mengalah dengan mengubah arah setelah diancam oleh unit pertahanan udara Iran.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat saat USS Fitzgerald berusaha mendekati perairan yang dalam pengawasan AL Iran.

Media pemerintah Iran melaporkan, tim penerbal Wilayah Ketiga Angkatan Laut Iran (NEDAJA) segera mengerahkan helikopter ke atas kapal perang AS tersebut dan memperingatkannya untuk berbalik arah.

Kapal destroyer AS tersebut sempat mengancam akan menembak helikopter Iran seraya memaksanya untuk menjauh.

Namun kru helikopter Iran menolak seruan itu hingga membuat situasi menegangkan.

Dalam kebuntuan itu, helikopter AL Iran terus-menerus memperingatkan kapal perang AS untuk menjauh dari perairan tersebut. Di lain pihak, kapal perusak AS juga terus memperingatkan kru helikopter.

Saat situasi memanas, unit sistem pertahanan udara Iran turun tangan dengan memperingatkan USS Fitzgerald untuk mengubah arahnya menuju selatan atau akan ditembak rudal.

Akhirnya, kapal AS tersebut mengubah arah dengan menjauh dari wilayah yang berada di bawah pengawasan angkatan laut Iran, untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut.

Sejauh ini belum ada komentar dari otoritas AS terkait laporan media pemerintah Iran tersebut. (*)

Sumber: iNews.id

Prabowo Tegaskan Bernegara Jangan Terlalu 'Mendewakan' Demokrasi, yang Penting Rakyat Kenyang    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Prabowo Tegaskan Bernegara Jangan Terlalu 'Mendewakan' Demokrasi, yang Penting Rakyat Kenyang
Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi, bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa demokrasi dalam bernegara memang penting tapi bukan segalanya. 

Dia menegaskan, bernegara itu harus bisa menghadirkan kesejahteraan dan mengisi perut rakyat setiap harinya.

“Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya,” kata Prabowo di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).

Prabowo mengaku tak ragu untuk mengambil alih semua aset swasta di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Kalaupun ini dilakukan, bukan lah pelanggaran demokrasi atau HAM tapi menjalankan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diyakini Prabowo untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dia kembali menggarisbawahi, bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan.

"Kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara,” ujarnya.

Prabowo kemudian mengulas sedikit soal Pasal 33 UUD 1945. 

Dia bilang pasal ini menjadi pelaksanaan konkret dari semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Dan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, pasal 33 ayat 1 disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Untuk itu, Prabowo meyakini seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga meskipun hal tersebut bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, misalnya neoliberal.

“Di mashab neoliberal ini, menurut mereka enggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, enggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya lama banget,” jelasnya.

Prabowo mempertimbangkan untuk ambil ancang-ancang menguasai berbagai sektor strategis, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Prabowo.

Salah satu yang jadi bidikan adalah sektor pangan seperti produksi beras, jagung, dan minyak goreng. 

Sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Prabowo, tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar.

“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” ujarnya. 

Sumber: inilah

Bentrok saat Ceramah Rizieq Shihab di Pemalang Tak Bisa Dibendung meski Dijaga 600 Lebih Polisi    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Bentrok saat Ceramah Rizieq Shihab di Pemalang Tak Bisa Dibendung meski Dijaga 600 Lebih Polisi
Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah (LS) secara terang-terangan menentang kedatangan Rizieq Shihab yang hendak ceramah di Pemalang, Jawa Tengah.
BENTENGSUMBAR.COM
  - Sembilan orang dilarikan ke RSU Siaga Medika Pemalang karena jadi korban saat bentrokan antara ormas Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah (LS) dan Front Pembela Islam (FPI) Kamis (24/7/2025) dini hari.

PWI-LS secara terang-terangan menentang kedatangan Rizieq Shihab yang hendak ceramah di Pemalang, Jawa Tengah.

PWI-LS merupakan organisasi yang dibentuk pada 2024 lalu.

Salah satu tugas mereka yakni mengawal para trah atau keturunan Walisongo.

Seram PWI-LS identik dengan baju hitam-hitam.

Di lokasi, mereka bersitegang dengan FPI sebagai pembela HRS.

Bentrok pun tak terelakkan hingga membuat sembilan orang dilarikan ke rumah sakit.

Bentrokan tersebut terjadi meski telah dijaga ratusan aparat keamanan.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan pihaknya telah menerjunkan 675 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan HRS sejak Rabu (23/7/2025) malam, sebelum pengajian dimulai.

"Upaya pengamanan sudah ada, pemerintah daerah sudah melakukan rapat sebelumnya untuk antisipasi kegiatan itu," terangnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Meski telah menerjunkan ratusan anggota polisi, namun kedua kelompok ormas tersebut tetap bentrokan.

Artanto menyebut petugas di lapangan juga sudah berupaya menenangkan massa, namun tetap tak terkendali.

"Kegiatan malam, tingkat kerawanan tinggi sehingga terjadi permasalahan tersebut," imbuh Artanto.

Ia menuturkan, banyak yang mengalami luka-luka dari tiga kelompok, PWI-LS, FPI, dan Polisi.

"Jumlah korban kami kroscek dulu, data yang kami terima naik turun jadi perlu dipastikan. Yang jelas tidak sampai puluhan hanya ada belasan," katanya.

Ia pun meminta kedua kelompok tersebut untuk menahan diri.

"Kami imbau dari kedua belah pihak menjaga simpatisan masing-masing agar tidak terulang kembali," ujarnya.

Ditanya soal pengamanan Rizieq Shihab yang rencananya akan hadir di Tegal dan Brebes pada Agustus 2025 mendatang, Artanto mengatakan masih melakukan evaluasi.

"Kami masih fokus penanganan masalah ini dulu. Namun, dari kejadian ini menjadi bahan evaluasi," ujarnya.

Kronologi Bentrokan

Bentrokan antar dua kelompok ini terjadi ketika PWI-LS mendekati lokasi pengajian dan terlibat cekcok dengan FPI.

Situasi memanas hingga terjadi lemparan batu, kayu, hingga senjata tajam.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengatakan pihaknya masih belum mengetahui pasti berapa jumlah korbannya.

"Jumlah korban belum pasti, tapi sementara masih lima orang yang alami luka-luka," ujarnya, dikutip dari TribunJateng.com.

9 Orang Dilarikan ke RS Siaga Medika

Direktur RS Siaga Medika, Ofi Dwiantoro, mengungkapkan ada delapan orang luka ringan dan satu orang cedera berat yang dilarikan ke rumah sakitnya.

Korban kebanyakan mengalami luka benturan benda tumpul di kepala dan tangan.

"Sebagian besar luka akibat lemparan batu, bukan senjata tajam,"

"Yang dirawat jalan didominasi luka ringan di kepala dan lengan," ungkap Ofi, Kamis (24/7/2025).

Bahkan, satu korban yang dirawat intensif, S (43), mengalami penurunan kesadaran.

"Tidak ada luka di tubuh bagian lain, seluruh luka ada di kepala. Diduga akibat hantaman benda tumpul," lanjutnya.

Sumber: Tribunnews 

Prabowo Geram Ada yang Nyinyir Hasil Kesepakatan dengan Trump: Ada Orang Gak Keringat, tapi Omon-omon    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Prabowo Geram Ada yang Nyinyir Hasil Kesepakatan dengan Trump: Ada Orang Gak Keringat, tapi Omon-omon
Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang nyinyir dengan hasil kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang nyinyir dengan hasil kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

Prabowo menyatakan, setiap langkah ekonomi yang diambil adalah bagian dari upaya keras agar tidak muncul alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja alias PHK, terhadap para pekerja di Indonesia.

“Karena itu ya saya bermusyawarah, saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya, kita perlu kritik, kita perlu pengawasan, tapi kalau nyinyir agak lain. Kita (seperti) nggak ada yang bener gitu, kita mau kerja baik nggak ada yang bener,” kata tutur Prabowo Subianto saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (23/7/2025).

Prabowo Geram dengan Orang-Orang Nyinyir

Prabowo membandingkan antara kritik dengan komentar sinis. Dia kemudian mengulas sikap rivalitas partai yang terjadi saat ajang persaingan politik dan kemudian mereda usai kontestasi. 

Hal itu merupakan sikap mengutamakan pengabdian untuk masyarakat.

“Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga, jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak saja. Ya Gus? Nggak keringat, nggak berdarah-darah, omon-omon komentar itu,” katanya.

Dia menambahkan, situasi dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja. 

Diwarnai perang di sejumlah belahan dunia, sementara Indonesia menghormati semua sebagai negara non blok.

“Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan dan pendekatan kita, pendekatan saya, adalah tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia, kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia,” ungkapnya.

MBG Demi Anak-Anak Indonesia Tidak Kelaparan

Dia lantas mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di awal pelaksanaan langsung menerima cibiran pedas sejumlah pihak.

“Bilangnya nggak ada gunanya makan bergizi gratis, iya kan? Malah ada yang dipertanyakan mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 1945 itu mewajibkan kita untuk pendidikan gratis. Kita harus mencari jalan untuk memberi pendidikan gratis untuk rakyat kita, jangan dipertentangkan, tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, dia masa depan kita,” Prabowo menandaskan.

Sumber: liputan6

Menhut Raja Juli Dipanggil KPK Terkait Urusan Tambang    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Menhut Raja Juli Dipanggil KPK Terkait Urusan Tambang
Menhut Raja Juli Antoni mengaku diundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto untuk membahas hasil kajian di sektor pertambangan.
BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku diundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto untuk membahas hasil kajian di sektor pertambangan.

Hal itu disampaikan langsung Raja Juli sesaat sebelum masuk ke Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis pagi, 24 Juli 2025.


"Hari ini saya diundang oleh bapak ketua KPK," kata Raja Juli kepada wartawan.

Raja Juli menjelaskan dalam undangan yang diterima tertera agenda diskusi tentang sektor pertambangan. 


Di mana katanya, KPK sudah mengadakan studi soal pertambangan.

"Sekarang kita mau mendiskusikan lebih detail untuk perbaikan tata kelola sektor pertambangan, terutama tentu adalah pertambangan yang ada di kawasan hutan," pungkas Raja Juli. (*)


Sumber: RMOL 

Wako Padang Fadly Amran Tinjau Langsung Pengerukan Sungai Batang Arau di kawasan Seberang Palinggam    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Wako Padang Fadly Amran Tinjau Langsung Pengerukan Sungai Batang Arau di kawasan Seberang Palinggam
Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung pengerukan Sungai Batang Arau di kawasan Seberang Palinggam, Kamis (24/7/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung pengerukan Sungai Batang Arau di kawasan Seberang Palinggam, Kamis (24/7/2025). 

Pengerukan ini selain sebagai antisipasi banjir, juga merupakan bagian dari persiapan lomba Selaju Sampan yang akan digelar pada 8 Agustus 2025 mendatang, sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356.

“Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang berupa dua unit alat berat jenis excavator untuk pengerukan sedimen dan pembersihan sungai. Ini sangat membantu persiapan untuk lomba Selaju Sampan nanti,” ujar Fadly Amran. 

Fadly Amran menyampaikan bahwa normalisasi Sungai Batang Arau dilakukan bertahap, tidak hanya untuk mendukung HJK, tetapi juga sebagai bagian dari pencegahan banjir dan penataan kawasan wisata sungai ke depan.

“Sungai Batang Arau memiliki potensi luar biasa. Jika bersih dan tertata, kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata sungai, tempat kapal pesiar dan kapal wisata bersandar. Apalagi ada tradisi Selaju Sampan yang diwariskan masyarakat Batang Arau dan Palinggam secara turun-temurun,” tambahnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto menyebutkan bahwa pengerukan telah berlangsung selama tiga minggu, dengan volume sedimen yang dikeruk mencapai 1.000 meter kubik.

“Target penyelesaian pengerukan ditetapkan pada 2 Agustus 2025. Saat ini kita didukung lima truk pengangkut dari Dinas PU, Pelindo II Teluk Bayur, dan BWS Sumatera V Padang,” jelasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan (PPK OP) BWS Sumatera V Padang Satriawan mengatakan, bahwa pengerukan sepanjang 340 meter ini merupakan bentuk dukungan BWS terhadap Pemerintah Kota Padang.

“Pengerukkan Sungai Batang Arau ini merupakan bentuk partisipasi kami dalam peringatan HJK Padang tahun 2025 ini. Kami berharap melalui upaya ini dapat membantu kelancaran lomba Selaju Sampan, sekaligus mendukung penataan kawasan sungai secara berkelanjutan,” ujarnya. (*)

PM Malaysia Umumkan Turunkan Harga BBM Jadi Rp7.600 untuk RON95, Indonesia Kapan?    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

PM Malaysia Umumkan Turunkan Harga BBM Jadi Rp7.600 untuk RON95, Indonesia Kapan?
Selain memberikan bantuan tunai, PM Malaysia ini juga mengumumkan penurunan harga BBM menjadi 1,99 ringgit atau sekitar Rp7.600 per liter untuk RON95.
BENTENGSUMBAR.COM
- Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan uang tunai sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp384.000 untuk warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas.

Bantuan tunai ini diberikan melalui program Sumbangan Asa Rahmah (SARA) dan distribusikan melalui MyKad atau kartu identitas Malaysia.

Anwar Ibrahim menyebut bantuan tunai ini akan diberikan mulai 31 Agustus mendatang, bertepatan dengan hari kemerdekaan Malaysia.

Bantuan akan diberikan kepada 22 juta penduduk dengan anggaran dua miliar ringgit atau sekitar Rp7,7 triliun.

Selain memberikan bantuan tunai, PM Malaysia ini juga mengumumkan penurunan harga BBM menjadi 1,99 ringgit atau sekitar Rp7.600 per liter untuk RON95.

Anwar Ibrahim juga mengumumkan tambahan cuti satu hari jelang Hari Malaysia pada 16 September dan menjanjikan tidak ada kenaikan tarif tol untuk 10 jalan raya utama.

Anwar Ibrahim mengatakan, kebijakan pemberian bantuan dan penurunan harga BBM ini sebagai penghargaan pemerintah atas dukungan rakyat untuk reformasi negara.

"Bantuan (tunai) bisa digunakan mulai 31 Agustus hingga 31 Desember 2025 untuk membeli kebutuhan pokok di lebih dari 4.100 outlet seluruh negeri, termasuk supermarket besar seperti Mydin, Lotus's, Econsave, 99Speedmart, dan toko-toko yang berpartisipasi," kata Anwar Ibrahim dikutip Bernama, Rabu (23/7/2025).

Bantuan melalui program SARA tersebut dilaporkan kali pertama Malaysia memberikan bantuan tunai langsung kepada seluruh warga berusia dewasa.

Pemerintah Malaysia dilaporkan menganggarkan hingga 15 miliar ringgit atau Rp57,7 triliun untuk bantuan tunai melalui program Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan SARA.

Anwar Ibrahim menyatakan, kenaikan biaya hidup menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh pemerintahannya.

Kendati angka inflasi menurun hingga 1,1 persen pada Juni 2025, Anwar menyebut harga pangan masih terus naik.

"Mungkin ada di antara kita yang aman secara finansial dan tidak membutuhkan bantuan ini. Pemerintah akan mengalokasikan ulang dana yang tidak tersalurkan tahun ini untuk mendukung program-program bagi kelompok rentan pada tahun depan," kata Anwar Ibrahim. (*)

Sumber: Kompas.tv

Jeffry Hibatullah Lepas Kontingen KORMI Sawahluto Yang Akan Mengikuti Fornas VIII 2025 di NTB    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Jeffry Hibatullah Lepas Kontingen KORMI Sawahluto Yang Akan Mengikuti Fornas VIII 2025 di NTB
Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, melepas kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Sawahlunto.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, melepas kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Sawahlunto yang akan mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB), bertempat di Balaikota Sawahlunto, Rabu, 23 Juli 2025.

Fornas VIII di NTB yang akan diselenggarakan pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025, mempertemukan ribuan pegiat olahraga rekreasi dari seluruh provinsi di Indonesia.

Ketua KORMI Kota Sawahlunto, Zohirin Sayuti—yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sawahlunto periode 2018–2023—berpesan agar kontingen dapat menjaga nama baik daerah dan menjadikan ajang Fornas sebagai momentum mempromosikan potensi wisata Sawahlunto di tingkat nasional.

“Kontingen kita adalah yang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Ini mencerminkan semangat masyarakat terhadap olahraga rekreasi sangat tinggi,” ujar Zohirin.

Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh peserta. 

Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran daerah, Pemko Sawahlunto tetap berkomitmen mendukung keikutsertaan kontingen.

“Kami berusaha seoptimal mungkin menyesuaikan anggaran," katanya.

"Untuk itu, kami sangat mengapresiasi Ibu Neldaswenty yang telah memberikan dukungan melalui Pokir, yang sangat menentukan partisipasi kontingen kita dalam ajang nasional ini,” ujar Wawako Jeffry.

Pewarta: Marjafri

Dugaan Korupsi PT BIP, Anggota DPRD Sumbar Terseret, Kejari Padang Belum Umumkan Tersangka, LBH Padang Bersuara    
Kamis, Juli 24, 2025

On Kamis, Juli 24, 2025

Dugaan Korupsi PT BIP, Anggota DPRD Sumbar Terseret, Kejari Padang Belum Umumkan Tersangka, LBH Padang Bersuara
Lambannya proses hukum memicu kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Alfi Syukri, M.H., dari LBH Padang, menilai jaksa tidak tegas menyelesaikan perkara ini.
BENTENGSUMBAR.COM
– Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Benal Ichsan Persada (PT BIP) kembali menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan hukum berarti.

Kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan kredit modal kerja yang dikucurkan salah satu bank BUMN kepada PT BIP. Perusahaan ini beralamat di kawasan By Pass Padang dan dipimpin oleh BSN, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.

Sejak 27 Juni 2024, kejaksaan telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Langkah tersebut tertuang dalam surat resmi SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024.

Lambannya proses hukum memicu kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Alfi Syukri, M.H., dari LBH Padang, menilai jaksa tidak tegas menyelesaikan perkara ini.

“Sudah lama kasus ini diekspos, tapi belum ada kepastian hukum. Kok bisa begini?” ujar Alfi kepada wartawan pada Rabu, (23/7/2025) di Padang.

Alfi menyebut bahwa pemberantasan korupsi merupakan perintah langsung Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, kejaksaan daerah wajib menjalankan instruksi tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Jika kejaksaan membiarkan kasus ini mangkrak, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis,” lanjutnya.

Publik juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sumbar. 

Meskipun jaksa telah memeriksa mereka berkali-kali, belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Ini membuat masyarakat ragu seolah ada upaya tidak menjadikan BSN sebagai pelaku, menggantikan dengan yang lain, maka sudah 1 tahun terkesan ditutup. 

“Jika sudah hadirkan puluhan saksi, kerugian negara jelas, dan alat bukti lengkap, tunggu apa lagi? Tetapkan tersangka, dan jangan sampai masuk angin, juga terkesan ditutupi. Selesaikan cepat sebelum publik kehilangan kepercayaan,” tegas Alfi.

Ia juga mendesak kejaksaan untuk memberikan ekspos berkala agar publik bisa mengawasi jalannya proses hukum, sehingga tidak ada peluang untuk bermain dan diintervensi pihak manapun.

Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, negara mengalami kerugian sebesar Rp48 miliar akibat kasus ini. Angka ini dinilai fantastis dan seharusnya menjadi perhatian utama penegak hukum.

Pemerhati hukum mendesak Kejari Padang agar menuntaskan kasus ini secara transparan. 

Mereka juga meminta Kejati Sumbar mengawasi langsung kinerja kejaksaan tingkat kota.

Penanganan kasus ini akan menjadi tolak ukur integritas lembaga penegak hukum di Sumbar. (*)