Stunting Belum Tuntas! 457 Kabupaten/Kota Masih Berkinerja Kurang, Kemendagri Perkuat Strategi Gizi

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia kembali digenjot. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Penguatan Kapasitas Tim Provinsi dalam Konvergensi Intervensi Gizi Kabupaten/Kota di Hotel Truntum Padang, 30 September–3 Oktober 2026.

Kegiatan ini diikuti pemerintah pusat dan perwakilan 17 provinsi, melibatkan unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Poltekkes Kemenkes, serta Tim Bank Dunia. Forum tersebut menjadi titik penting memperkuat strategi percepatan penurunan stunting berbasis kolaborasi.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menegaskan persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor. Menurutnya, intervensi gizi membutuhkan kerja bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

Sorotan tajam muncul dari hasil pemantauan semester I 2026. Dari 514 kabupaten/kota, baru 5 daerah masuk kategori berkinerja baik, 52 kategori sedang, sementara 457 kabupaten/kota masih berada dalam kategori kurang. Data ini memperlihatkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memperkuat aksi konvergensi.

Fauzan mengungkap lima tantangan utama, yakni perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya terintegrasi, aksi konvergensi yang masih dipandang sebagai kewajiban administratif, pemanfaatan analisis situasi yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum maksimalnya peran provinsi sebagai koordinator, fasilitator, pembina dan pengawas kabupaten/kota.

Karena itu, Training of Trainers (TOT) menjadi salah satu strategi penting. Pemerintah provinsi didorong memiliki trainer dan fasilitator yang mampu mendampingi kabupaten/kota dalam memperkuat perencanaan program gizi, pemanfaatan data, koordinasi lintas sektor, pemantauan indikator hingga evaluasi kinerja penurunan stunting.

Targetnya bukan sekadar pelatihan. Pemerintah ingin memastikan program pemenuhan gizi ibu hamil, bayi, balita dan kelompok rentan benar-benar tepat sasaran. Pendekatan berbasis data, wilayah dan kebutuhan masyarakat ditekankan agar anggaran serta sumber daya yang tersedia menghasilkan dampak nyata.

Forum di Padang itu juga menjadi ruang untuk membongkar berbagai persoalan daerah, mulai dari kualitas data, keterpaduan program, efektivitas penganggaran, cakupan intervensi hingga koordinasi antarinstansi. Penguatan kapasitas provinsi diharapkan membuat pembinaan terhadap kabupaten/kota menjadi lebih terarah dan terukur.

Dengan target RPJMN 2029 sebesar 14,2 persen, penguatan konvergensi intervensi gizi menjadi agenda strategis. Kemendagri berharap provinsi mampu menjadi penggerak utama agar aksi penurunan stunting tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan hingga kabupaten/kota dan desa/kelurahan demi memastikan anak Indonesia tumbuh sehat dan optimal. (*) 

Laporan: Husnie

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News