23 Tahun Tak Kunjung Tuntas, Bupati Solok Turun Tangan Cari Titik Temu Batas Dua Nagari

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, turun tangan langsung memimpin upaya mencari titik temu agar persoalan yang telah berlarut sejak 2003 itu segera menemukan penyelesaian. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Persoalan batas wilayah antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, yang tak kunjung selesai selama 23 tahun, kini memasuki babak penentuan. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, turun tangan langsung memimpin upaya mencari titik temu agar persoalan yang telah berlarut sejak 2003 itu segera menemukan penyelesaian.

Pertemuan khusus yang berlangsung di Guest House Bupati Solok, Selasa (10/11/2026), menjadi momentum penting untuk membuka kembali jalan musyawarah. Pemerintah daerah mempertemukan unsur pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dari kedua nagari, hingga tim ahli Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).

Di hadapan seluruh pihak, Bupati menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan perkara baru. Sudah berganti beberapa periode kepemimpinan daerah, berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, tetapi kesepakatan bersama belum juga tercapai. Karena itu, ia meminta semua pihak membuka ruang dialog dengan kepala dingin dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang," ujar Jon Firman Pandu.

Menurutnya, jangan sampai persoalan batas administratif justru merusak hubungan persaudaraan yang selama ini terjalin antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai. Ia mengingatkan agar penyelesaian tidak berkembang menjadi konflik hukum maupun persoalan kepolisian yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Satu hal penting yang ditegaskan Bupati adalah perbedaan antara batas administrasi pemerintahan dengan batas tanah ulayat. Penetapan batas nagari hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk menentukan atau menghapus hak kepemilikan tanah ulayat masyarakat.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama," tegasnya. Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa penyelesaian harus dibangun melalui kesepakatan, data yang objektif, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan masyarakat kedua nagari.

Dalam pertemuan itu, Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, meminta penetapan batas didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan dokumen sah. Ia menyerahkan dokumen historis serta peta wilayah nagarinya sebagai bahan pembanding. Sementara itu, Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, mendukung proses penyelesaian dengan meminta verifikasi data lapangan dilakukan secara teliti tanpa mengabaikan kerukunan warga.

Jejak persoalan ini turut dipaparkan tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi. Ia menyebut persoalan bermula pada 2003, termasuk upaya pematokan batas oleh BPN pada 4 Oktober 2003 yang ketika itu belum memperoleh kesepakatan bersama. Kini, setelah lebih dari dua dekade, masyarakat kedua nagari kembali menaruh harapan agar langkah yang dipimpin Bupati Solok mampu mengakhiri persoalan tersebut melalui keputusan yang adil, objektif, berkekuatan hukum, dan diterima bersama. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News